▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Rapat Penyiapan Agenda Kerja Penyusunan RKPD Tahun 2021
Berita Terkait
- Bappeda Purworejo Mengikuti Pelatihan Simda SAKIP Tahap II0
- Rapat Penjelasan Penyusunan KAK Rencana Kerja Perangkat Daerah0
- Rapat Koordinasi daerah Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah ProvinsI Jawa Tengah0
- Desiminasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) v.3.00
- Rapat Pembahasan Addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) SPAM Regional Keburejo0
- Bappeda Selenggarakan Desk Evaluasi Capaian Renja Perangkat Daerah di Mangrove Demang Gedi0
- Cermati hasil desk capaian renja Perangkat Daerah, Bappeda selenggarakan rakor0
- Sarasehan dan Seminar Hari Disabilitas Internasional 2019 dan HUT Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) Ke-80
- LOKAKARYA KHUSUS PENANGANAN KUMUH KAWASAN KUTOARJO0
- WORKSHOP PEMBINAAN AIR MINUM KABUPATEN KOTA DAN PELAKSANAAN PAMSIMAS III DI PROVINSI JAWA TENGAH0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

PURWOREJO – Pada Jumat, 13 Desember 2019, Bappeda Purworejo mengadakan rapat internal, membahas mengenai penyiapan agenda kerja penyusunan RKPD tahun 2021. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA, selaku kepala badan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional. Agenda kerja penyusunan RKPD dibagi atas kegiatan pada pra musrenbang, musrenbang, dan pasca musrenbang.
Kepala Bappeda menyampaikan bahwa sesuai amanat Bupati Purworejo, H. Agus Bastian, SE, MM, program kegiatan di tahun 2021 berprioritas pada jaringan jalan dan pembangunan masyarakat, terlebih untuk masyarakat miskin. Pembangunan gedung negara/ kantor sementara waktu ditiadakan, lebih difokuskan pada rehabilitasi gedung/ prasarana kantor untuk meningkatkan kenyamanan bekerja sehingga produktivitas meningkat. Namun hal ini perlu memperhatikan mandatory spending, diantaranya alokasi pada urusan pendidikan sebesar 20%, kesehatan sebesar 10% (diluar gaji), serta 25% dialokasikan pada infrastruktur.
Seperti yang diketahui, di tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten Purworejo sebesar 11,45% perlu ditekan lagi karena masih cukup tinggi di tingkat nasional. Selain itu, pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Berbagai permasalahan ataupun isu sosial, fisik dan lingkungan yang ada perlu dijaring dan dikaji dalam waktu dekat. Untuk itu, Bappeda akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di lingkup perangkat daerah, dengan peserta kepala dinas/ badan atau yang mewakili (minimal sekretaris). Isu-isu yang tergali nantinya akan dimuat dalam 1 halaman KAK/ logical framework masing-masing kegiatan di Renja Perangkat Daerah.
Bappeda akan segera menyusun tim RKPD yang memiliki tanggungjawab dalam menyusun RKPD, mengawal Renja Perangkat Daerah, serta melakukan review KAK yang dibuat oleh masing-masing PPTK kegiatan. Di samping itu, di tahun 2020 juga beriringan dengan dibuatnya dokumen KLHS dan RPJMD Teknokratik. Dokumen yang disusun secara swakelola dengan target selesai di bulan September 2020 ini membutuhkan tim yang solid dan unggul. ~fid









