- Pokja Kabupaten Purworejo Mengikuti Expose Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- Tinjauan Lapangan Guna Persiapan Paparan Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN di Perangkat Daerah
- Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
- Bapperida Purworejo Bahas Tema Riset Unggulan Daerah 2025
- Mengikut Rakor Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024
- Verifikasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Triwulan IV Tahun 2024
- Menghadiri undangan rapat dengan PT KARSA BAYU
- Rapat Koordinasi Persiapan Expose Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah
- Persiapan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
LOKAKARYA KHUSUS PENANGANAN KUMUH KAWASAN KUTOARJO
Berita Terkait
- Sambut Peraturan Baru, Bappeda Lakukan Pendalaman0
- Kunjungan Pokja PAMSIMAS Kabupaten Langkat Sumatera Utara di Desa Nglaris Kecamatan Bener0
- Pokja PAMSIMAS dan Asosiasi PAM Kabupaten Purworejo akan Terima Kunjungan Kerja Pokja PAMSIMAS Kabupaten Langkat Sumatera Utara0
- Integrasi SDGs dengan Sistem Satu Data di Kabupaten Purworejo0
- Pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) Sekar Gading di Desa Pasaranom Kecamatan Grabag oleh Wakil Bupati Purworejo 0
- LOMBA KRENOVA KEMBALI DIGELAR0
- Rapat Koordinasi Pembangunan Terminal Tipe B0
- Bappeda Kabupaten Purworejo selenggarakan Temu Usaha UMKM dalam rangka Pengembangan Ekonomi Lokal Tahun 20190
- Sarasehan Bersama Bupati Purworejo dalam rangka Bupati Saba Desa0
- Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Penghujan0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
Koordinator Kotaku (KORKOT) Kabupaten Purworejo, pada hari Senin tanggal 14 November 2019, bertempat di Hotel Suronegaran Purworejo menyelenggarakan acara Lokakarya Khusus Penanganan Kumuh Kawasan Kutoarjo. Lokakarya Khusus Kabupaten Purworejo ini membahas issue-issue yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan skala kawasan, yang untuk kemudian masukan lokakarya ini menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing stakelholders. Adapun isu-isu yang menjadi bahan belajar bersama antara lain: efektivitas kebijakan program dan kebiajakan daerah dalam penanganan kumuh, Issue penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan skala kawasan dan membangun kolaborasi, memetakan isu dan mekanisme koordinasi dan konsolidasi. Lokakarya ini diharapkan menghasilkan kesamaan pemahaman stakeholders dan komitmen dalam upaya mencapai pengurangan kumuh melalui kegiatan skala kawasan, yang pada gilirannya muncul dukungan stakeholders di daerah sehingga dapat menjadi input dalam proses pengambilan keputusan dalam Implementasi kegiatan skala kawasan.
Tujuan umum diselenggarakannya Lokakarya Kegiatan Skala Kawasan adalah untuk mengkonsolidasikan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjaga kesinambungan sinkronisasi kebijakan dan sinergi program penanganan permukiman kumuh skala kawasan serta bersama-sama mengupayakan pelaksanaan kegiatan skala kawasan berjalan dengan baik dan berkualitas. Sedangkan tujuan secara khusus adalah, terdapatnya kepedulian pemda melalui kegiatan dan penyediaan anggaran untuk mendukung kegiatan skala kawasan sesuai dengan desain yang disepakati, terbukanya peluang kerjasama (kolaborasi) antara pihak Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kelompok peduli dalam penanganan permukiman kumuh skala kawasan di masing-masing wilayah, dan tercapainya kesepakatan dan rencana kerja tindak lanjut bersama untuk kegiatan skala kawasan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU.
Upaya penanganan kumuh dilakukan dengan 2 strategi yaitu kegiatan penanganan permukiman kumuh skala lingkungan dan skala kawasan. Kegiatan tersebut menuntut keterlibatan seluruh stakeholders sehingga perlu dibangun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah serta kelompok peduli melalui kegiatan Lokakarya khusus Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini untuk lebih memaksimalkan terjadinya saling pemahaman masing-masing pihak dan saling peduli untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan permukiman kumuh secara bersama dan berkelanjutan(/fse).