Peningkatan Kompetensi SDM Bappedalitbang dan Pembinaan Manajemen Risiko (MR) Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota TA. 2022 sampai dengan Bulan November 0
• Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIVERO tahun 2023 0
• Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia Tahun 2022 0
• FGD Tahap II Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Purworejo 2005-20250
• Studi Orientasi terkait Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah0
• Forum Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2022 (Semester II)0
• Desk Data Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 20220
• Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Pelaksanaan Forum Satu Data dan Desk Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Semester II Tahun 2022 0
• Forum Satu Data Indonesia Tingkat Jawa Tengah Tahun 2022 Semester II0
• Lokakarya I: Instrumentasi, Standardisasi dan Pengukuran Implementasi (ISPI) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Jawa Tengah Periode 2020-20240

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

SLEMAN – Bappedalitbang menyelenggarakan Peningkatan Kompetensi SDM Bappedalitbang dan Pembinaan Manajemen Risiko (MR) Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah pada Kamis-Jumat, 15-16 Desember 2022 di The Jayakarta Yogyakarta Hotel, Jl. Raya Solo - Yogyakarta km 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Beberapa narasumber dihadirkan sebagai upaya peningkatan komptensi SDM Bappedalitbang serta pembinaan Manajemen Risiko (MR) tingkat pemerintah daerah (lingkup Kabupaten Purworejo) dan perangkat daerah (lingkup OPD Bappedalitbang).

Materi pertama dari BPKP disampaikan mengenai “Manajemen Risiko Sektor Publik” dengan tujuan peserta dapat memahami MR dan mampu menyusunan daftar risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo. Adapun disampaiakan beberapa pokok paparan, antara lain konsep MR (pengertian, tujuan, manfaat, prinsip, dan kamus risiko), hubungan MR dengan GRC dan Line of Defence, sistem informasi MR, penilaian MR, serta catatan hasil reviu MR.

Melalui MR, Pemda dan perangkat daerah dapat memiliki setidaknya 3 manfaat: a) Mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya, b) Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan, dan c) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi.

Materi selanjutnya disampaikan mengenai “Peran Bappedalitbang dalam Manajemen Risiko”. Adapun pemaparan kali ini disinggung mengenai struktur MR ISO 31000, struktur MR Pemda, Struktur MR Kabupaten Purworejo, serta Komite Risiko. Kabupaten Purworejo saat ini sedang menyusun rancangan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hal ini mendasari dari Peraturan Deputi PPKD BPKP Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Komite Risiko, kepala Bappedalitbang bertugas sebagai koordinator (merangkap anggota, bersama kepala perangkat daerah lain). Ketua dalam Komite Risiko ini ialah Bupati. Sebagai koordinator, Bappedalitbang setidaknya memiliki 3 tugas: a) merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal; b) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan c) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

Materi selanjutnya ialah penjelasan dan praktek menyusun kertas kerja manajemen risiko mulai form 1 sampai dengan 10 serta pendalaman materi. Sebagai koordinator (Pemda) sekaligus anggota (perangkat daerah), Bappedalitbang harus dapat menyusun form di tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah, mulai dari Control Environment Evaluation (CEE) sampai pada Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Even) dan RTP. Selanjutnya, realisasi pelaksanaan dilakukan monitoring/ pemantauan atas pengendalian internal baik di tingkat Risiko Strategi Pemda, Risiko Strategis Perangkat Daerah, serta Risiko Operasional. ~fid

---