Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota se Jawa tengah

Berita Terkait

• VERIFIKASI LAPANGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM RANGKA PENILAIAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) TAHUN 20230
• RAPAT KOORDINASI NASIONAL DAN PENYERAHAN DANA INSENTIF FISKAL KATEGORI KINERJA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN BERJALAN 2023 (SECARA DARING)0
• Rapat Koordinasi Pokja PKP dalam Rangka Percepatan Pencapaian Sanitasi Aman di Provinsi Jawa Tengah0
• Penyerahan Bansos Perbaikan RTLH dan Hibah Sarana Peribadatan0
• Forum Data Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 20230
• Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi untuk SPAM Regional Keburejo dan Jragung0
• Desk Update Data Penanganan Sumber Air Bersih PKE di Website SIKSDJ0
• Pendampingan Penajaman Program Penanganan Kumuh Terpadu0
• PERTEMUAN KEMITRAAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN AIDS – TUBERKULOSIS - MALARIA ( ATM )0
• Focus Group Discussion (FGD) Tema Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Acara dibuka oleh Kalakhar BPBD Prov jawa tengah, dalam pembukaaanya disampaikan mengenai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.

Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021 Jawa Tengah memiliki nilai 125,73 dengan kategori resiko sedang, dan Tahun 2022 nilai IRBI Jawa Tengah adalah 115,38 (berkurang 10,35 atau sebesar 1,04%. Penilaian IRBI tersebut merupakan hasil dari pengukuran IKD. Oleh sebab itu, salah satu yang dapat berpengaruh terhadap penilaian Risiko Bencana di suatu daerah adalah kriteria penilaian yang ada dalam IKD. Penentuan tools penilaian, proses penilaian dan verifikasi adalah hal yang sangat menentukan apakah betul untuk saat ini suatu daerah sudah memiliki kapasitas penanggulangan bencana yang baik/ masih perlu ditingkatkan lagi.

Saat ini pemanfaatan IRBI sangatlah beragam, seperti telah diintegrasikan dalam RPJMD, pedoman dalam penyusunan program kegiatan, bahan masukan penentuan kebijakan penanggulangan bencana, dan lain sebagainya sehingga perhitungan IRBI dan IKD ini harus ditinjau kembali mengingat proses perhitungan IRBI dari tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah yang selalu berganti hanya komponen IKDnya. Sedangkan semakin beragamnya jenis bahaya belum menjadi masukan dalam komponen bahaya (hazard). Bappenas menyarankan jika Kabupaten/Kota akan menggunakan IRBI sebagai target, mengingat akan ada reformulasi IRBI dan IKD bisa menggunakan taeget persentase penurunanannya, bukan angka. Sehingga jika nanti perhitungan ini berubah tidak akan mempengaruhi target kinerja.  

Kabupaten Purworejo secara penilaian mandiri sudah mengumpulkan angka 0,90 namun setelah dilakukan pengecekan oleh pendamping ada beberapa point data dukung yang harus disesuaikan kembali sehingga hasil asistensi IKD kabupaten Purworejo pada angka 0,55. Angka ini dapat ditingkatkan kembali sampai dengan tanggal 9 november 2023 terhadap data dukung agar nilai bisa maksimal.

---