- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN di Perangkat Daerah
- Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
- Bapperida Purworejo Bahas Tema Riset Unggulan Daerah 2025
- Mengikut Rakor Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024
- Verifikasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Triwulan IV Tahun 2024
- Menghadiri undangan rapat dengan PT KARSA BAYU
- Rapat Koordinasi Persiapan Expose Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah
- Persiapan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
- Bapperida Purworejo Awali Tahun 2025 dengan Penegasan Tupoksi dan Kinerja
- Finalisasi Kamus Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang
Pembukaan Masa Musrenbang Tahun 2022 dan FKP Ranwal RKPD 2023 Provinsi Jawa Tengah: Bekerja Sesuai Aspirasi Rakyat
Berita Terkait
- Kunjungan Kerja terkait Penganggaran Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Pemkot Cirebon Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Tegal Provinsi Jawa Tengah0
- Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bagelen Tahun 20220
- Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gebang Tahun 20220
- Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Loano Tahun 20220
- FOKUS GROUP DISCUSSION ( FGD ) PUBLIKASI KABUPATEN PURWOREJO DALAM ANGKA 20220
- Pencermatan Aplikasi Sistem e-Sakip dan e-Monev Perencanaan Pembangunan Daerah0
- Sosialisasi Sistem e-Sakip dan e-Monev Perencanaan Pembangunan Daerah0
- BAPPEDALITBANG KABUPATEN PURWOREJO MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI SINERGITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESRA PELAYANAN DASAR0
- Kabupaten Bandung Barat Menerima Kunjungan Kerja terkait Penganggaran Pemilihan Tahun 20240
- Pelatihan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Menggunakan Aplikasi SIPD0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
Pada Hari Senin, Tanggal 31 Januari 2022, Bupati Purworejo, Wakil Bupati Purworejo, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo bersama Asisten I dan Asisten III Sekda, Kepala Bappedalitbang, Sekretaris BPPKAD dan Kabid. Rendalev. Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, telah mengikuti Zoom Meeting bersama “Pembukaan Masa Musrenbang Tahun 2022 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD TA. 2023 Provinsi Jawa Tengah”, yang dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah (Bapak Ganjar Pranowo, SH., M. Si.); bertempat di Command Center Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo, Komplek Setda Kabupaten Purworejo.
Acara Pembukaan Masa Musrenbang Tahun 2022 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah ini, digelar secara luring dan daring, yang diikuti Kabupaten / Kota se Jawa Tengah dan dihadiri secara luring oleh: Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman. Adapula perwakilan dari Forum Anak Jateng dan perwakilan kelompok difabel. Sementara, Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana, Deputi Direktur Koordinator Kelompok Perumusan Kantor Perwakilan BI Jateng Gerry Harahap, dan pemangku pemerintahan terkait melalui teknologi maya.
Dalam sambutan pembukaannya Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo, SH., M.Si), mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap fokus terhadap pemulihan ekonomi sektor yang terdampak Pandemi Covid-19. Menurut Gubernur (Ganjar Pranowo), ajang tersebut menjadi arena untuk “berbelanja” pendapat dan usulan dari masyarakat. Tidak hanya terkait pemerintahan, juga kebijakan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
Ia mengungkapkan, dampak Covid-19 mau tidak mau berpengaruh terhadap kehidupan warga Jateng. Untuk itu, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat. “Bagaimana kita membuka ruang investasi, membelanjakan APBD kita. Mana yang konsumtif, mana yang produktif. Kita dengar usulan masyarakat. Tadi dari Dewan (DPRD) sampaikan layanan tidak boleh kurang. Saya tambahi, harus juga berintegritas dan anti korupsi,” tegasnya. Ganjar mengatakan, salah satu prioritas pembangunan pada 2022 adalah menggairahkan kembali sektor yang terpukul pandemi. “Prioritas pada sektor yang terpukul seperti pariwisata atau pertanian. Pertanian memang tumbuh terus, tapi ada catatan nilai tukar petani, petani belum mendapatkan keuntungan lebih ketika panen. Itu jadi prioritas kita,” sebutnya.
Prioritas lain yang diperhatikan adalah ketahanan pangan, peningkatan nilai penanaman modal, optimalisasi sumber daya hutan kayu dan nonkayu, peningkatan eco-socio tourism. Adapula peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi, barang dan jasa serta penumpang, maupun peningkatan ketahanan kebencanaan. Prioritas berikutnya, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Hal itu ditempuh melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di antaranya penyediaan basic need untuk penduduk miskin kota dan desa, penguatan keberlanjutan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin. Selanjutnya adalah penuntasan wajib belajar 12 tahun, pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, penguatan pembangunan kesehatan melalui peningkatan sarpras, penguatan manajeman dan layanan kesehatan. Termasuk pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
Dengar Kelompok Minoritas
Pada kegiatan tersebut, hadir pula perwakilan dari forum anak dan warga berkebutuhan khusus. Bagi Ganjar, usulan yang disampaikan adalah bentuk masukan, yang muaranya adalah peningkatan layanan di ruang publik. Perwakilan difabel menyoroti tentang akses bagi penyandang disabilitas bagi dirinya. Tidak hanya di kantor pemerintahan juga pada fasilitas umum. “Ini Mas Reza, yang memberikan catatan penting terhadap kita, tentang akses. Pemerintah ini bersimpati tapi kurang empati. Itu kita sadari. Akses ke gedung mestinya sudah dibuat,” tuturnya. Ganjar juga menyerap aspirasi dari Forum Anak yang memberi masukan terkait protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka. Selain itu, nasib anak tanpa orang tua karena pandemi Covid-19 pun perlu perhatian.
Adapun, masukan dan usulan kegiatan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat disalurkan melalui jatengprov.go.id/masukanrkpd2023. Sementara untuk pokok pikiran DPRD, usulan kegiatan perangkat daerah dapat diusulkan melalui erembugan.jatengprov.go.id, mulai tanggal 4 Februari 2022. “Kita libatkan, terus mereka agar kita bisa menyusun (kebijakan) dengan baik. Ini (tahap) pertama nanti akan ada pertemuan berikutnya, harapannya masyarakat bisa memberi masukan termasuk di website kita,” pungkas Ganjar.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jateng Yulianto Prabowo memaparkan, akan menampung usulan dari masyarakat. Terkait program unggulan seperti bantuan guru agama dan pembenahan rumah tak layak huni, ia memastikan tetap berjalan. “Masih tetap berjalan, cuma tadi ada usulan DPRD Jateng itu unit cost-nya ditambah. Pak Gubernur sampaikan setuju. Namun demikian, harus dihitung. kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” paparnya. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng).