Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 secara Daring

Berita Terkait

• Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 secara Daring0
• Bappeda Purworejo Ikuti Workshop Radar Inovasi Daerah (RIDa) Secara Daring Bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi0
• Bappeda Melaksanakan Desk untuk Rancangan Awal Renja tahun 20220
• Rapat Koordinasi terkait Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami di Selatan Jawa0
• RAKOR BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN TEMA \"SINERGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI MASA PANDEMI COVID-19\"0
• Bappeda Purworejo ikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Teknis Proses Perijinan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik0
• Mencari Solusi Untuk Sub Terminal Agropolitan Bagelen di Krendetan0
• Bappeda Kabupaten Purworejo Mengikuti Kegiatan Review Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Jawa Tengah Tahun 20200
• Kabupaten Purworejo Menjadi Kabupaten Pertama yang Mendapatkan Pra Validasi KLHS RPJMD0
• Pohon Induk Durian Sikatap Butuh Perhatian0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO – Bappeda Kabupaten Purworejo mengikuti Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 secara daring pada 12 Desember 2020. Konsultasi publik ini berlangsung pukul 09.00 – 11.30 WIB melalui zoom meeting, dihadiri oleh seluruh tamu undangan, diantaranya anggota DPRD, perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, LSM, swasta, akademisi, serta seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menyampaikan RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di Jawa Tengah, salah satunya pada 2021 yang ditujukan untuk percepatan ekonomi. Untuk itu, diharapkan seluruh stakeholder dapat memberikan masukan guna pembangunan Jawa Tengah ke depannya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan forum ini sangat penting, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi sehingga dibutuhkan penyesuaian dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan terobosan-terobosan untuk menguatkan UMKM, sektor pariwisata, serta pertanian dengan meningkatkan kualitas SDM melalui literasi digital, BLK dan lain sebagainya. Ganjar Pranowo juga menyinggung mengenai kemiskinan. Angka kemiskinan yang naik selama pandemi ini diharapkan dapat digenjot ke depannya, melalui enterpreneurship agar peluang usaha terbuka.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dalam percepatan pembangunan daerah. Dalam hal ini, disampaikan  bahwa arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD perlu disesuaikan, mengingat masih dalam kondisi pandemi. Sisi pendapatan daerah juga disinggung anggota DPRD, Sriyanto Saputro mengatakan perlunya menggali sumber pendanaan. Menurut beliau, pendapatan bisa diperoleh salah satunya dengan cara optimalisasi aset-aset daerah, tidak hanya fokus pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya penanganan Covid-19 juga menjadi sorotan Alwin Basri. Menurutnya saat ini perlu adanya evaluasi dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.

Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang, Andreas Lako selaku moderator memulai sesi diskusi dengan sejumlah stakeholder secara daring. Stakeholder yang menyampaikan aspirasi antara lain dari forum anak, forum disabilitas, himpunan nelayan, PT. KIW Persero, PGRI, OJK, serta BPKP. Peserta Konsultasi Publik dapat menyampaikan masukan secara langsung dalam acara diskusi maupun melalui kanal (google form) yang telah disediakan. ~fid

---