▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Kabupaten Purworejo Menjadi Kabupaten Pertama yang Mendapatkan Pra Validasi KLHS RPJMD
Berita Terkait
- Pohon Induk Durian Sikatap Butuh Perhatian0
- BAPPEDA Dampingi Dinas PPKP Rencanakan Penyusunan Renstra0
- Selamat Hari Ibu0
- Kabupaten Purworejo Terima Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020 dengan Predikat Sangat Inovatif0
- Evaluasi Program IPDMIP Kabupaten Purworejo Tahun 2018-20200
- Rapat Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-20250
- Bappeda Purworejo Mengikuti Vidcon Capaian Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah0
- HUT Ke-21 Dharma Wanita Persatuan0
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENDAMPINGI KUNJUNGAN KERJA PANSUS 17 DPRD KABUPATEN PURWOREJO KE ARPUSDA PROPINSI JAWA TENGAH0
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENDAMPINGI KUNJUNGAN KERJA PANSUS 17 DPRD KABUPATEN PURWOREJO KE DPRD KABUPATEN KARANGANYAR0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Keterangan Gambar : Pokja KLHS Kabupaten Purworejo saat Mempresentasikan Dokumen KLHS dalam Tahapan Pra Validasi
Pada penghujung tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengikuti proses Pra Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 pada tanggal 29 Desember 2020. PEmerintah Provinsi sebagai validator dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo khususnya Kelompok Kerja KLHS yang telah bekerja keras dalam penyelesaian dokumen KLHS.
Dokumen ini merupakan dokumentasi atas proses yang telang dilakukan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, recana dan program di Kabupaten Purworejo, dalam hal ini RPJMD Teknokratis.
Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Purworejo Anggit Wahyu Nugroho yang ditugaskan untuk memaparkan ke hadapan Tim Validasi menyampaikan bahwa proses penyusunannya KLHS menjadi panjang karena Pokja KLHS dan Tim Penyusun RPJMD terus berproses dalam mengupayakan integrasi antara dokumen KLHS dan RPJMD Teknokratisnya yang tengah disusun tahun ini, sehingga rentang waktu antara uji publik I dan uji publik II menjadi sedikit panjang. Namun demikian seluruh tahapan khususnya uji publik I maupun uji publik II.
Tim validator dari Provinsi pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal sebagai catatan bagi Tim KLHS KAbupaten Purworejo, antara lain, bahwa:
1) agar dilakukan penyesuaian judul KLHS mengikuti masa RPJMDnya yaitu 2021-2026 meskipun Bupati hanya akan bekerja sampai 2024;
2) agar Ketua Pokja KLHS membuat form integrasi antara KLHS dan Ranwal RPJMD;
3. Surat permohonan validasi dan penjaminan mutu dibuat dengan tanda tangan Bupati Terpilih setelah dilantik.
Kabid EPW mewakili KEpala BAPPEDA menyampaikan kesiapan untuk memperbaiki koreksi yang diberikan oleh Tim Validator.









