Kementerian Koordinator Perekonomian Menyelenggaraan Klinik Validasi Rancangan PITTI Sinkronisasi Percepatan Kebijakan SAtu Peta di Tingkat Kabupaten/KOta

Berita Terkait

• Tim.Gugus Tugas Simda Integrated Kabupaten Purworejo Menyempurnakan Simda Integrated Bersama BPKP Pusat0
• Dengan Konsep Reduce Reuse Recycle Bappeda Kabupaten Purworejo Memanfaatkan Gelas Air Minum Dalam Kemasan0
• Bappeda Kabupaten Purworejo Akan Berpartisipasi Dalam Karnaval Memperingati Kemerdekaan RI ke 740
• Tim Auditor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Telah Menyelesaikan Audit Kinerja Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Purworejo0
• Bappenas Menyelenggarakan FGD Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-20240
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo0
• Peserta Pelatihan Dasar Calon ASN Pemerintah Kabupaten Purworejo di Sukoharjo Mendapatkan Pembekalan Muatan Teknis Substansi Lembaga dari BAPPEDA Kabupaten PurworejoBAPPEDA 0
• Workshop Penyusunan Metadata Mendukung Satu Data Indonesia0
• Konsultasi Regional Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-20240
• KOORDINASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI UNTUK MENDUKUNG KONEKTIFITAS DESTINASI PARIWISATA BOROBUDUR DENGAN DESTINASI PENYANGGA (GUNUNG SEWU GEOPARK)0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Keterangan Gambar : Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Membuka Secara Resmi Acara Klinik Validasi Rancangan PITTI

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 maka Kementerian Perekonomian RI menyelenggarakan kegiatan Validasi Rancangan Peta Indikasi Tumpang Tindih ANtar Informasi Geospasial Tematik (PITTI). Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun ketiga Perpres tersebut dimana pada tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan kegiatan kompilasi yangn nantinya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan integrasi dan Sinkronisasi.

Pada kesempatan tersebut disampaikan oleh Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bahwa dalam kompilasi terlah dikumpulkan 85 peta tematik dari 19 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi. Diharapkan dari kebijakan satu peta ini akan tersedia basis data spasial yang dapat dimanfaatkan dengan cara berbagai pakai antar Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini Badan Informasi Geospasial telah menyiapkan satu portal yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai pihak, meskipun tahapan kebijakan satu peta belum sepenuhnya belum diselesaikan, sehingga pada saat launchingnya disampaikan oleh Presiden untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus segera dintindaklanjuti salah satunya adalah untuk menyelesaikan PITTI disamping segera memanfaatkan data peta hasil KSP yang telah tersedia dan kolborasi untuk masalah-masalah yang masih terjadi tumpang tindih.

Adapun beberapa program yang telah dilaksanakan memanfaatkan peta yang telah tersedia dari kebijakan satu peta antara lain: pemanfaatan untuk integrasi pembangunan infrastruktur agar dapat dimanfaatkan secara regional dan nasional, online single submission untuk menjamin kemudahan investasi, pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk penumbuhan pusat ekonomi dan pertumbuhan baru, hingga pengendalian perkebunan sawit, penyelesaian masalah-masalah agraria dan lain sebagainya.

Permasalahan lain yang masih tersisa adalah belum tersedianya peta batas desa/kelurahan dalam proses kompilasi. Sedangkan pada proses integrasi sudah dilakukan untuk pulau-pulau besar meliputi 74 peta dari 90 peta yang belum terintegrasi.

Pada kesempatan ini, Kemenko Perekonomian memberikan akun sebagai hak akses bagi pejabat Pemerintah Daerah yang telah mendapat mandat dari kepala daerahnya untuk akses website Kebijakan Satu Peta. Saat ini baru 26 Kementerian/Lembaga, 15 dari 34 Pemerintah Provinsi dan 105 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah mendapatkan hak akses tersebut.

Penyelesaian tumpang tindih informasi geospasial tematik akan memberikan manfaat berupa: legitimasi hukum, penghargaan bagi hak-hak masyarakat, penjaminan kepastian investasi dan memastikan aspek sustainabilitas dalam pembangunan. Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa arahan strategi pengembangan KSP meliputi: penyusunan grand design, peningkatan jumlah peta tematik, peningkatan ketelitian peta dan penyelesaian tumpang tindih. /awn

---