▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Bappenas Menyelenggarakan FGD Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024
Mengangkat Tema Bidang Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Berita Terkait
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo0
- Peserta Pelatihan Dasar Calon ASN Pemerintah Kabupaten Purworejo di Sukoharjo Mendapatkan Pembekalan Muatan Teknis Substansi Lembaga dari BAPPEDA Kabupaten PurworejoBAPPEDA 0
- Workshop Penyusunan Metadata Mendukung Satu Data Indonesia0
- Konsultasi Regional Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-20240
- KOORDINASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI UNTUK MENDUKUNG KONEKTIFITAS DESTINASI PARIWISATA BOROBUDUR DENGAN DESTINASI PENYANGGA (GUNUNG SEWU GEOPARK)0
- Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Produk Inovasi ( PPI ) Tahun 20190
- Rapat koordinasi Innovative Government Awards0
- Diskusi Dewan Riset Daerah ( DRD ) Kabupaten Purworejo dengan Badan Otorita Borobudur0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Keterangan Gambar : Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Membuka Kegiatan FGD Rencana Teknokratis RPJMN 2020-2024
Bappenas pada tahun 2019 ini telah menyelesaikan dokumen Recana Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 yang pada akhir Bulan Juli 2019 yang lalu telah diselenggarakan konsultasi regional di Surabaya. Pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Purworejo bersama Pemkab Magelang, Pemkab Temanggung, Pemkab Demak, dan Pemkab Klaten mendapatkan kesempatan untuk mengikuti FGD yang diselenggarakan oleh BAPPENAS terkait Rancangan Teknokratik tersebut mengangkat tema bidang Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Sebelumnya BAPPENAS telah membagikan kuesioner kepada Pemkab yang diisi oleh Perangkat Daerah BAPPEDA, PMPTSP, Bagian Pemerintahan Setda dan BP2KAD. Kuesioner tersebut berisi sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan otonomi dan desentralisasi daerah.
Tujuan dari penyelenggarakan FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan serta informasi kebijakan/kegiatan daerah yang (akan) bersinergi terhadap rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 di Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Kegiatan Prioritas Kelembagaan dan Keuangan Daerah). Fokus FGD pada kesempatan ini adalah Kebijakan Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan narasumber Taufik Hidayat Putra dari BAPPENAS. Pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan adanya revisi terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024 apabila memang dibutuhkan adanya penyesuaian antar kedua dokumen perencanaan lima tahunan tersebut. Disampaikan pula adanya 7 prioritas daerah yang harapannya terdapat kesesuaian dengan RPJMN yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pemenuhan kualitas SDM, penumbuhan daya saing wilayah, aspek keberlanjutan dalam pembangunan, kedaulatan pangan dan penurunan kesenjangan wilayah. /awn









