Webinar Arah Kebijakan Penggunaan APBD 2021 untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting

Berita Terkait

• Webinar Sinkronisasi Data, Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa0
• Pembahasan Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20210
• Focus Group Discussion dalam Penjaminan Mutu Pendidikan dengan Kabupaten Purworejo0
• Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten Tahun 20210
• Penyusunan Kembali Timeline KOTAKU 0
• Vidcon Expose LARAP Kegiatan Penanganan Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Kutoarjo0
• Koordinasi Internal Bappeda dalam menanggapi SE Bupati tentang Tatalaksana Kedinasan Produktif dan Aman Covid 19 bagi ASN0
• Rapat Koordinasi Jaringan Pengaman Ekonomi0
• Wakil Bupati Purworejo ajak memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menurunkan angka kemiskinan0
• Di Masa Covid-19. Dana BOS Tidak Dibatasi Penggunaannya0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Webinar tentang Arah Kebijakan Penggunaan APBD 2021 untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting dibuka oleh Abdul Muis (Plt Deputi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan. Beliau menyampaikan bahwa pada saat ini kita sedang dalam kondisi darurat covid 19 namun demikian pemerintah tetap menempatkan program pencegahan stunting dalam salah satu prioritas. Pelaksanannya tentu harus melakukan banyak penyesuaian dengan kondisi kedaruratan saat ini.

Target penurunan stunting 14% pada tahun 2024. Alokasi anggaran untuk upaya pencegahan stunting 27,5 T merupakan akumalasi anggaran untuk intervensi spesifik maupun sensitive.

Upaya pencegahan stunting tidak bisa dilakukan tanpa ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui permasalahan riil dan strategi pemecahannya.

Pemerintah pusat telah menetapkan strategi nasional dalam pencegahan stunting yang terdiri dari 5 pilar. Pilar pertama Komitmen dan Visi Kepemimpinan; pilar kedua: Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; pilar ketiga: Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa; pilar keempat: Ketahanan Pangan dan Gizi pilar kelima : Pemantauan dan Evaluasi

Untuk tahun 2021 Pemerintah Pusat telah menetapkan 360 kabupaten/kota lokasi prioritas pencegahan stunting. Kabupaten/kota melaksanakan kegiatan sesuai dengan permasalahan masing dan juga mengarahkan desa supaya menggunakan dana desa untuk pencegahan stunting. 

Webinar berlangsung mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB yang terdiri dari 2 panel. Sesi panel 1 membahas tentang Arahan DAK untuk Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam percepatan pencegahan stunting. Sesi panel 2 membahas tentang Arahan DAK untuk Bidang Sanitasi, Air Minum dan Lingkungan Hidup dalam percepatan pencegahan stunting.  

---