BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO SELENGGARAKAN RAKOR PENGUATAN KELEMBAGAAN TINANGKIS DESA/KELURAHAN TAHAP I TAHUN 2019

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh di Kecamatan Kutoarjo0
• Rapat Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Purworejo Tahun 20190
• Kunjungan Mentaeri Pariwisata di Destinasi Pariwisata Glamping DeLoano desa Sedayu Kecamatan Loano0
• Rapat Rintisan Klaster Kopi Kabupaten Purworejo0
• BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO LAKSANAKAN RAKOR VALIDASI DATA BDT (Basis Data Terpadu)0
• Forum Pembangunan dan Investasi Kabupaten Purworejo0
• Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Produk Inovasi ( PPI ) Tahun 20190
• Diskusi Dewan Riset Daerah ( DRD ) Kabupaten Purworejo dengan Badan Otorita Borobudur0
• Koordinasi Persiapan Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Di Kelurahan Kutoarjo Tahun 20190
• Rapat Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Otorita Borobudur Tahun 2020 dan Perencanaan Jangka Menengah (s/d 2024)0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Bertempat di Pendopo Kabupaten Purworejo, kemarin tanggal 22 Agustus 2019 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (Tinangkis Desa/Kelurahan) Tahap I Tahun 2019 Kabupaten Purworejo.

Rapat Koordinasi ini diikuti oleh Peserta sebanyak 267 orang, terdiri dari Kepala DinsosdukkbpppaKabupaten Purworejo, Camat se Eks Kawedanan Purworejo dan Purwodadi, Camat Kemiri, beserta Ketua Tinangkis Desa/Kelurahan sebagai peserta aktif.

Acara diawali dengan Laporan Penyelenggaraan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemsosbud BappedaKabupaten Purworejo, Drs. Fajar Dhewanto, MM.

Bupati Purworejo Agus Bastian, SE, MM, berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Rapat KoordinasiPenguatan Kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (Tinangkis Desa/Kelurahan).

Sebagai Pembicara/Pemapar materi antara lain disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PurworejoDrs. Said Romadhon,menganai Tugas-tugas Kelembagaan Tinangkis Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 8 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. Sedangkan Kepala Dinpermades Kabupaten Purworejo Agus Ari Setiyadi, S.Sos dengan Materi Paparan Propendakin.

Adapun maksud Kegiatan ini yakni untuk mengoptimalkan kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (Tinangkis Desa/Kelurahan) se Kabupaten Purworejo. Sedangkan Tujuan Kegiatan ini untuk menanggulangi kemiskinan secara terpadu dengan strategi dan program yang terkoordinasi, diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Selanjutnya pelaksanaan Diskusi Permasalahan Penanganan Kemiskinan di Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan dimoderatori oleh Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo, Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA.

Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (Tinangkis Desa/Kelurahan) Tahap I Tahun 2019 Kabupaten Purworejo tersebut diselenggarakan dalam rangka penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan langkah koordinasi secara terpadu lintas pemangku kepentingan untuk meningkatkan kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, sehingga hasilnya lebih optimal.(mlt)

 

---