- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
- Kabupaten Purworejo Dorong Transformasi Inovasi Layanan Kesehatan
- Pembahasan Lanjutan Raperbup Inovasi Daerah: Selangkah Menuju Implementasi Perda No. 7 Tahun 2020
BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO LAKSANAKAN RAKOR VALIDASI DATA BDT (Basis Data Terpadu)
Berita Terkait
- Forum Pembangunan dan Investasi Kabupaten Purworejo0
- Rapat Koordinasi Persiapan Pameran Produk Inovasi ( PPI ) Tahun 20190
- Diskusi Dewan Riset Daerah ( DRD ) Kabupaten Purworejo dengan Badan Otorita Borobudur0
- Koordinasi Persiapan Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Di Kelurahan Kutoarjo Tahun 20190
- Rapat Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Otorita Borobudur Tahun 2020 dan Perencanaan Jangka Menengah (s/d 2024)0
- Pembukaan Pekan Olahraga Kabupaten Purworejo I Tahun 20190
- RAPAT KOORDINASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 20190
- Rapat Koordinasi Penanggulangan Masalah Gizi di Kabupaten Purworejo0
- Pertemuan Konsolidasi RADPG dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purworejo Tahun 20190
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO SELENGGARAKAN RAKOR FPMP0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, Bappeda Kabupaten Purworejo melaksanakan Rapat Koordinasi Validasi Data BDT pada tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di Ruang Kerja Assisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
Rakor tersebut dipimpin oleh Assisten Kesejahteraan Rakyat yang dalam hal ini diwakili Kepala Dinsosdukkbpppa dr. Kuswantoro, M.Kes sekaligus sebagai Pembicara/Pemapar Materi, diikuti oleh unsur OPD Dinsosdukkbpppa, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dindikpora, Dinperkimtan dan Dindukcapil.
Dari pelaksanaan Rapat Koordinasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Desa menyiapkan data Masyarakat Miskin untuk dimasukkan ke BDT dan non BDT yang diusulkan ke Jamkesda harus melalui Musdes/Muskel, dilaksanakan pada bulan Juni/Juli kemudian diverval dengan indikator 5 dari 11 indikator, dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai syarat pencairan DD;
- Berita Acara Musdes/Muskel tersebut juga sebagai dasar dalam memberikan pelayanan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu;
- Kalau ada warga yang bangkrut diusulkan ke BDT tetap melalui Musdes/Muskel minimal 2 kali dalam 1 tahun;
- Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo memberikan informasi kepada PPK agar setiap pasien yang mengakses pelayanan/mendaftar menanyakan NIK, karena 12.495 peserta JKN baru PBI belum mempunyai kartu (di bulan Agustus 2019);
- DINSOSDUKKBPPPA menginformasikan data PBI JKN yang dinonaktifkan sebanyak 6.223 kepada Camat;
- Penonaktifan Peserta PKH sebanyak 1.060 KPM yang berada di Desil 4+ dengan kategori “mampu”;
- DINSOSDUKKBPPPA dan OPD terkait supaya berkoordinasi untuk melaksanakan konsultasi migrasi Data PBI APBD II ke PBI APBN kepada Kemensos RI;
- Penetapan DTKS hasil pemutakhiran data tahap I tahun 2019 sebagai dasar program penanganan fakir miskin;
- DINSOSDUKKBPPPA menyediakan data maskin yang dapat ikut menjadi peserta PBI JKN APBD II. (mlt)