▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Alokasi DAK harus fokus agar hasilnya konkrit dan signifikan
Berita Terkait
- WEBINAR NASIONAL MEMBAHAS TANTANGAN ELIMINASI MALARIA0
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN0
- Rapat Koordinasi Daerah I Tahun 2021 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah0
- cermati rancangan renja BPBD, Ka Bappeda tanya desain kegiatan0
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENGIKUTI KEGIATAN HARI TUBERKULOSIS SECARA DARING0
- RAKORNAS PERPUSTAKAAN 2021 MENGHASILKAN 6 REKOMENDASI0
- Kabupaten Purworejo mengikuti Verifikasi Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2020 Secara Virtual0
- RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 20210
- FORUM KOMUNIKASI DENGAR ASPIRASI PUBLIK (CRITICAL VOICE POINT) PERIODE III BULAN MARET 2021 BERSAMA BUPATI PURWOREJO0
- RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN LAPANGAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Keterangan Gambar : Slide Materi Zoom Meeting Sosialisasi DAK Fisik dan Nonfisik 2022
Salah satu Narasumber Sosialisasi Arah Kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik 2022 yang diselenggarakan oleh BAPPENAS RI yaitu Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan materi yang menarik untuk disimak. Diantaranya Evaluasi pelaksanaan DAK tahun 2021 bahwa Alokasi belum menunjukan penekanan/prioritas (tipis - merata) Hampir semua daerah menerima alokasi sehingga alokasi per bidang per daerah menjadi tidak signifikan. Usulan daerah tidak signifikan/ kurang focus.
Besaran alokasi DAK tahun 2022 diindikasikan lebih rendah dibandingkan tahun 2021. sementara itu, terdapat penambahan 2 bidang DAK fisik baru, yaitu: perdagangan dan UMKM. Didalam rencana pengalokasiannya memperhatikan:
1. Mengutamakan bidang terkait langsung tema RKP 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural khususnya major project terkait antara lain: Pertanian (mendukung food estate), Kelautan perikanan (mendukung ketahanan pangan), Jalan (mendukung dan mendorong ekonomi), Dukungan pariwisata (mempertimbangkan aspek ketuntasan dan sinergi bidang).
2. Mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan.
3. Sinergi alokasi dan pemanfaatan DAK fisik dan non fisik serta dengan belanja k/l.
Penekanan dari Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dalam materinya diantaranya: Alokasi DAK harus lebih focus dan selected sehingga hasilnya lebih konkret dan signifikan. Pendanaan DAK harus disinergikan dengan sumber-sumber pendanaan lainnya dalam mencapai sasaran pembangunan. Usulan daerah diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dan major project yang menjadi penekanan 2022. Daftar proyek DAK top down terkonfirmasi dalam proses finalisasi. Diharapkan pemerintah daerah tetap memantau perkembangan dalam krisna DAK.









