- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
- Kabupaten Purworejo Dorong Transformasi Inovasi Layanan Kesehatan
- Pembahasan Lanjutan Raperbup Inovasi Daerah: Selangkah Menuju Implementasi Perda No. 7 Tahun 2020
Tim Validasi Kabupaten Purworejo Diberikan Batasan Waktu 30 Hari dari Sekretariat Tim KSP untuk Memvalidasai Ranacngan PITTI
Berita Terkait
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Pada Pelatihan Dasar CPNS Angkatan VIII di Bapelkes Provinsi Jawa Tengah, Salaman0
- Review Status Jalan Provinsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Jalan Cantik di Kantor BPJ Wilayah Wonosobo0
- Rapat Kerja Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting di Jawa Tengah0
- Bappeda Meriahkan Karnaval Pembangunan Dalam Rangka Peringati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 740
- Kementerian Koordinator Perekonomian Menyelenggaraan Klinik Validasi Rancangan PITTI Sinkronisasi Percepatan Kebijakan SAtu Peta di Tingkat Kabupaten/KOta0
- Rapat Rintisan Klaster Kopi Kabupaten Purworejo0
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO LAKSANAKAN RAKOR VALIDASI DATA BDT (Basis Data Terpadu)0
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO IKUTI PEMANTAPAN KAMPUNG KB PERCONTOHAN DI JAWA TENGAH0
- Rapat Koordinasi Pemberian Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah 0
- Kunjungan kerja Study Banding Pemerintah Kabupaten Purworejo khususnya Tim / Panitia Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kabupaten Purworejo Th. 2019 ke Pemerintah Kota Yogyakarta0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Keterangan Gambar : Tim Validasi Rancangan PITTI Kabupaten Purworejo Berfoto Bersama dengan Fasilitator Desk dari Sekretariat Kebijakan Satu Peta
Sekretariat Tim Kebijakan Satu Peta (KSP) dari Kementerian Koordinator Perekonomian pada acara Validasi Rancangan Peta Identifikasi Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) Kabupaten/Kota di Jakarta memberikan waktu kepada Tim Validasi Tingkat Kabupaten/Kota selama 30 hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara pada 21 Agustus 2019 lalu. PITTI disusun dari 20 peta tematik (IGT) dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditumpangsusunkan untuk mengetahui adanya ketidakselarasan informasi antar IGT tersebut.
Tim dari Kabupaten Purworejo terdiri dari Sekretaris DAerah, Bappeda, DPUPR, PMPTSP dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Purworejo. Adapun koordinator yang ditunjuk adalah dari BAPPEDA Kabupaten Purworejo sedangkan pemegang akun KSP adalah Sekretaris DAerah Kabupaten Purworejo.
Pasca validasi di Jakarta, TIm Validasi akan segera merapat untuk kembali memberikan validasi secara lebih detil dengan mempelajari data PITTI yang diberikan dan menyerahkannya kembali ke Sekretariat Tim Kebijakan Satu Peta di Kementerian Koordinator Perekonomian. Tindak lanjut dari validasi ini adalah tahapan sinkronisasi yang akan dilakukan oleh Tim Sekretariat KSP yang nantinya akan menjadi landasan bagi pemangku kepentingan dalam berbagai hal termasuk dalam hal ini adalah penerbitan izin-izin pemanfaatan ruang sebagai komponen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang. /awn