BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO IKUTI PEMANTAPAN KAMPUNG KB PERCONTOHAN DI JAWA TENGAH

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Pemberian Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah 0
• Kunjungan kerja Study Banding Pemerintah Kabupaten Purworejo khususnya Tim / Panitia Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kabupaten Purworejo Th. 2019 ke Pemerintah Kota Yogyakarta0
• Forum Pembangunan dan Investasi Kabupaten Purworejo0
• BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO IKUTI LOKAKARYA PENGEMBANGAN STRATEGI & RENCANA ADVOKASI KKBPK PROVINSI JAWA TENGAH0
• Pertemuan Pusat dan Daerah Dalam rangka Asistensi dan supervisi Daerah dlm Pengintegrasian Indikator Pelayanan Dasar Bidang Sosial ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah0
• Diskusi Dewan Riset Daerah ( DRD ) Kabupaten Purworejo dengan Badan Otorita Borobudur0
• Diskusi Panel Perkonomian “Bedah Tuntas Potensi Jawa Tengah Menuju Pertumbuhan Ekonomi 7% yang Berkualitas” Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah di Semarang0
• Rapat Koordinasi, Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah ( RAD ) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 20230
• BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO IKUTI FGD PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA TENGAH0
• Sosialisasi Pameran Produk Inovasi ( PPI) Tahun 20190

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam Penanganan Kemiskinan di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Pemantapan Kampung Keluarga Berencana Percontohan (Center Of Excellent)Tahun 2019, pada tanggal 7 Agustus 2019 bertempat di Hotel Syariah Solo, Jl. Adi Sucipto No. 47, Kabupaten Sukoharjo.

Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah Bp. Imam Maskur, M.Si, diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang menangani Pengembangan Kampung KB terdiri dari unsur Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta Kepala Bagian Kesra Setda.

Adapun yang melatarbelakangi diadakannya Rakor ini diantaranya permasalahan utama yang ditemui di lapangan yakni tidak adanya kegiatan lanjutan setelah pencanangan, kurangnya pemahaman pemangku kepentingan di setiap level akan konsep Kampung KB, tidak adanya penggerak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Kampung KB maupun kurangnya dukungan lintas sektor.

Sebagai Pembicara/Pemapar materi antara lain disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Bp. Wagino, SH, M.Si mengenai Menuju COE (Center Of Excellent)/Kampung KB Percontohan dan Kepala Dinas KB, PP, PA Kabupaten Cilacap mengenai Teknik Keberhasilan Penanganan Kampung KB di Kabupaten Cilacap Ibu Murni, (Juara I Lomba Kampung KB Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Sedangkan dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Bp. Adi Danang Praningdito, M.Hum mengenai Penguatan Kebijakan Kelembagaan Kampung KB.

Selanjutnya yang diharapkan dari Rapat Koordinasi diatas dapat disimpulkan, yakniKampung KB dapat menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Kemiskinan. Disamping itu perlunya peran koordinasi dan fasilitasi OPD terkait dalam perencanaan dan penyusunan RPJMD untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dimana Kampung KB merupakan Program kroyokan lintas sektor. (mlt)

 

---