Studi Tiru Jaminan Ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan

Berita Terkait

• Workshop Penyusunan Manajemen Risiko Kabupaten Purworejo Tahun 20250
• Koordinasi Persiapan Penyusunan NA Raperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Penerimaan Agenda Studi Banding Kabupaten Jepara terkait Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah, Data Pembangunan, serta Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)0
• Sosialisasi Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Tim sukses Bakal Calon Bupati Kunjungi Bappedalitbang konsultasi RPJMD Teknokratik 2025 - 20290
• RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
• Pembahasan Hasil Evaluasi Raperda RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
• Sosialisasi Perbup RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20250
• Sosialisasi Perbup Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20240
• Forum Perangkat Daerah Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

LAMONGAN – Pada Rabu, 9 Oktober 2024 bertempat di Kompleks Kantor Pemkab Lamongan, Kabupaten Purworejo melaksanakan studi tiru mengenai perencanaan, penganggaran, regulasi, dan penentuan sasaran BPJS Ketenagakerjaan dari sumber DBHCHT. Agenda ini diikuti oleh Bappedalitbang, Dinperintransnaker, BPKPAD, Bag. Hukum, serta Bag. Perekonomian Setda Kabupaten Purworejo.

Saat ini Purworejo sedang menyusun Raperbup tentang pemberian BPJS Ketenagakerjaan melalui DBHCHT. Lamongan menjadi kabupaten/ kota pertama di Indonesia yang memberikan asuransi bagi pekerja tani, sejak tahun 2022, setelah riset dengan Universitas Brawijaya Malang. Lamongan memiliki tenaga kerja tani tembakau lebih dari 50.000 jiwa, sementara Purworejo hanya sekitar 1.000 jiwa. Dengan luasnya tanaman tembakau, Lamongan mendapat alokasi DBHCHT 80 miliar rupiah, sementara Purworejo hanya 12 miliar rupiah. Dari DBHCHT tersebut, Lamongan mendirikan 2 (dua) rumah sakit sekaligus alat-alat operasionalnya. Dengan luasan wilayah 1.800 km2 dan penduduk 1,3 juta jiwa, 4 (empat) RSUD di Lamongan dapat melayani kesehatan masyarakat.

Kabupaten Lamongan mengalokasikan lebih dari 2 miliar rupiah pada tahun 2025 untuk 22.000 pekerja (tani). Hal tersebut dapat menambah coverage jaminan ketenagakerjaan sebesar 1,7%. Meskipu saat ini diampu oleh Dinas Pertanian, ke depan pengampu jaminan ketenagakerjaan ialah dinas yang membidangi tenaga kerja. Pada sisi pelaporan penggunaan DBHCHT, di Jawa Timur sudah menggunakan aplikasi, sementara Jawa Tengah belum.

Target jaminan ketenagakerjaan Jawa Timur di 2045 sebesar 90%, Lamongan sendiri ditargetkan sebesar 83%. Sementara itu, Kabupaten Purworejo Purworejo menargetkan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sebesar 55% pada tahun 2045, tertuang dalam RPJPD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045. Ke depan, Purworejo perlu menyusun Perbup umum yg mengatur APBD (DAU) untuk pemberian jaminan ketenagakerjaan, selaras dengan diperlkannya mencapai target RPJPD. ~fid

---