▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Trans Jateng Rute Magelang-Purworejo
Berita Terkait
- Workshop Sinergitas Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Antara Pusat dan Daerah0
- Sosialisasi Pelaksanaan Pemasangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Program Percepatan Pemasangan Sambungan Rumah Inpres No 1 Tahun 20240
- Pertemuan Revitalisasi Kemitraan Pengendalian AIDS, TB, dan Malaria (ATM) di Kabupaten Purworejo0
- Desk Fasilitasi Penentuan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan (Termasuk Kemiskinan Ekstrem) Tahun 20250
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Prov. Jateng Tahun 20240
- Rapat Koordinasi Paparan Akhir Studi Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan0
- VERIFIKASI LAPANGAN DESA DAMPINGAN PRIORITAS KEMISKINAN EKSTREM DI DESA BRINGIN KECAMATAN BAYAN0
- DISEMINASI DATA KEMISKINAN TAHUN 20240
- RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 20240
- RAPAT FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (FORKOM GERMAS) KABUPATEN PURWOREJO0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

MUNGKID - Pada Hari Selasa, 24 September 2024 Bappedalitbang bersama dengan Dinhub Kabupaten Purworejo mengikuti Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Trans Jateng Rute Magelang-Purworejo yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Command Center Pusaka Gemilang Setda Kabupaten Magelang.
Load factor Trans jateng koridor Magelang-Purworejo per Juli 2024 sebesar 88,89%. Angka ini merupakan yang tertinggi ketiga setelah koridor Solo-Wonogiri dan Semarang-Kendal. Dukungan Pemda untuk mengoptimalkan pemanfaatan Trans Jateng dapat dilakukan dengan Pengembangan angkutan perkotaan eksisting sebagai feeder Trans Jateng; Pendidikan anak untuk menumbuhkan budaya kembali menggunakan transportasi umum di Jateng (Edu Trip); Mengintegrasikan layanan transportasi umum dengan pariwisata, industri dan pendidikan; Pemberdayaan UMKM di sekitar simpul transportasi/ pemberhetian layanan Trans Jateng; Sosialisasi pemanfaatan Trans Jateng sebagai sarana mobilitas masyarakat; serta Media promosi untuk Perusahaan/BUMD/Perbankan dll.
Sedangkan isu pelayanan Trans Jateng Rute Magelang-Purworejo khususnya di wilayah Kabupaten Purworejo antara lain: Jumlah halte dan rambu drop off di wilayah Kabupaten Purworejo masih terbatas; Belum optimalnya integrasi dengan angkutan umum eksisting; Masih banyak pengemudi dan pramujasa yang tidak memenuhi SPM ( terburu-buru ketika menaikkan/menurunkan penumpang, tidak berhenti di setiap halte, dll); serta Tumpang tindih trayek menimbulkan potensi konflik sosial dengan angkutan eksisting.









