▴HAKORDIA 2025▴
Breaking News
- Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Workshop Sinergitas Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Antara Pusat dan Daerah
By bidang_epw
Berita Terkait
- Sosialisasi Pelaksanaan Pemasangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Program Percepatan Pemasangan Sambungan Rumah Inpres No 1 Tahun 20240
- Pertemuan Revitalisasi Kemitraan Pengendalian AIDS, TB, dan Malaria (ATM) di Kabupaten Purworejo0
- Desk Fasilitasi Penentuan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan (Termasuk Kemiskinan Ekstrem) Tahun 20250
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Prov. Jateng Tahun 20240
- Rapat Koordinasi Paparan Akhir Studi Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan0
- VERIFIKASI LAPANGAN DESA DAMPINGAN PRIORITAS KEMISKINAN EKSTREM DI DESA BRINGIN KECAMATAN BAYAN0
- DISEMINASI DATA KEMISKINAN TAHUN 20240
- RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 20240
- RAPAT FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (FORKOM GERMAS) KABUPATEN PURWOREJO0
- KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PERENCANAAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SEKOLAH INKLUSI BAGI DISABILITAS0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
KARANGANYAR - Pada Hari Kamis tanggal 19 September 2024, Bappedalitbang bersama DPPPAPMD Kabupaten Purworejo mengikuti Workshop Sinergitas Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Antara Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana kawasan perdesaan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta pengembangan Sumber Daya Alam, dan peningkatan kualitas lingkungan. Di Jawa Tengah terdapat 149 kawasan perdesaan, yang terdiri dari: 67 Kawasan Perdesaan Pertanian, 47 Kawasan Perdesaan Wisata, 7 Kawasan Perdesaan Perkebunan, 7 Kawasan Perdesaan Perikanan, 9 Kawasan Perdesaan Perternakan dan 12 Kawasan Perdesaan Industri kecil/UMK. Di Kabupaten Purworejo sendiri terdapat 3 Kawasan Perdesaan yang berada di Kecamatan Grabag, Butuh, dan Kaligesing.
Dalam pembangunan kawasan perdesaan peran Bappeda yakni dalam hal konsolidasi program dan kegiatan tingkat OPD termasuk Lokasi Spesifik dan Keberlanjutan Program Kegiatan serta pembiayaan alternatif. Sedangkan DPPPAPMD berperan untuk menindaklanjuti pemantauan program OPD pada kawasan perdesaan serta menginisiasi dan memfasilitasi kerja sama antardesa.
Perlu adanya komitmen arah kebijakan pengembangan kawasan perdesaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Perlunya menyusun Grand Design Pengembangan Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang selaras dengan Renstra Kementerian dengan mengedepankan potensi dan produk unggulan kawasan. Selain itu, perlu adanya sinergi program kegiatan antar OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten untuk memasukkan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan kedalam Dokumen RPJMD.
