▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Pertemuan Pusat dan Daerah Dalam rangka Asistensi dan supervisi Daerah dlm Pengintegrasian Indikator Pelayanan Dasar Bidang Sosial ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Berita Terkait
- Diskusi Dewan Riset Daerah ( DRD ) Kabupaten Purworejo dengan Badan Otorita Borobudur0
- Diskusi Panel Perkonomian “Bedah Tuntas Potensi Jawa Tengah Menuju Pertumbuhan Ekonomi 7% yang Berkualitas” Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah di Semarang0
- Rapat Koordinasi, Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah ( RAD ) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 20230
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO IKUTI FGD PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA TENGAH0
- Sosialisasi Pameran Produk Inovasi ( PPI) Tahun 20190
- Workshop Pelaksanaan Program Pamsimas Provinsi Jawa Tengah Tahun 20190
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO IKUTI FGD PENYUSUNAN DESAIN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 20190
- Bappeda Ikuti Rakor Penyampaian Data Dukung Usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 20200
- Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo mendapatkan Fasilitasi dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah0
- Rapat Koordinasi Penganggaran P2 HIV - AIDS Kabupaten / Kota se Jateng dalam rangka Pembentukan Rumah Singgah untuk Orang Dengan HIV-AIDS ( ODHA )0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri / Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III menyelenggarakan acara Pertemuan Pusat dan Daerah Dalam rangka Asistensi dan supervisi Daerah dlm Pengintegrasian Indikator Pelayanan Dasar Bidang Sosial ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dibuka oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri diwakili Direktur SUPD III, Ditjen Bina Bangda ( Drs. Eduard Singgalingging, M.Si ) bertempat di Ballroom Hotel Kaisar, Jln. PLN no. 1 Duren Tiga Jakarta Selatan, Selasa 30 Juli 2019 pukul : 09.00 sd selesai. Diikuti : Perwakilan Bappeda Kepri, DKI Jkt, Jateng, Jatim, Banten, Bali, NTB, NTT dan Papua
Asistensi Daerah Dalam Penyusunan dan Penetapan Indikator Capaian SPM Bidang Sosial ke Dalam RKPD dan RPJMD, bertujuan :
- Untuk menyamakan persepsi dlm penyusunan dan Penetapan Indikator SPM Bid.ang Sosial ke dalam RPJMD dan RKPD,
- Memastikan SPM Bid. Sos sdh masuk dan terintegrasi dlm fokumen RPJMD dan RKPD
- Mendorong Daerah untuk memasukkan SPM Bid. Sosial ke dalam Dokumen RPJMD dan RKPD
Menghadirkan Narsum :
1. Direktur SUPD III, Ditjen Bina Bangda ( Drs. Eduard Sigalingging, M. Si, materi : Kebijakan Umum dlm Penerapan SPM Bidang Sosial
2. Ervan Arumansyah, ( Direktorat OTDA Kemen PPN / Bappemas,
Materi : Arah Kebijakan Pemerintah terkait Penerapan SPM Bid. Sosial dlm RKP thn 2019 dan RPJMN Teknokratik Tahun 2020 - 2024
3. Dr. Yanti Damayanti, M. Si, Kabag. Analisis Renstra, Biro Perencanaan Kemensos ) Materi : Sinkronisasi Program Kegoatan Pusat dan Daerah Urusan Sosial berdasarkan penetapan Indikator Capaian SPM Bid. Sosial
4. Kunto Bimaji, SH., M. Si dgn materi : Pembahasan Penetapan Iandikàtor Capaian SPM Bidang Sosial ke 4dalam RKPD dan RPJMD (Desk) Modetator : Jodi Frency, ST ( Kasi Wilayah I Subdit Sosial dan Budaya, Dit. SUPD III, Ditjen Bina Bangda )









