Workshop Pelaksanaan Program Pamsimas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Berita Terkait

• BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO IKUTI FGD PENYUSUNAN DESAIN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 20190
• Bappeda Ikuti Rakor Penyampaian Data Dukung Usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 20200
• Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo mendapatkan Fasilitasi dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah0
• Rapat Koordinasi Penganggaran P2 HIV - AIDS Kabupaten / Kota se Jateng dalam rangka Pembentukan Rumah Singgah untuk Orang Dengan HIV-AIDS ( ODHA )0
• Evaluasi Lapangan Kabupaten Layak Anak kepada 32 Kabupaten/Kota dari 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah0
• Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Regional Jawa Tengah yang diselenggarakan di Hotel Sunan Solo ,hari ke 20
• Rapat Koordinasi Kepala Bappeda se Jawa Tengah Tahun 20190
• Desk Monev Triwulan II 2019 Dilaksanakan Di Obyek Wisata0
• Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Regional Jawa Tengah0
• Bappeda Purworejo Hadiri Pertemuan Pra Rakontek DAK Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Bertempat di R. Rapat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, dilaksanakan Workshop Pelaksanaan Program Pamsimas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Acara yang dibuka oleh Ketua PPMU Provinsi Jawa Tengah ini, dihadiri oleh perwakilan dari Subdit Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Bapermades Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tim PPMU Provinsi, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, ROMSVIII, Bappeda Kabupaten se-Jawa Tengah, DPMU pamsimas dari Dinas DPUPR, Dinas Kesehatan dan Dinpermades se-Jawa Tengah.

Bahwa pada Tahun 2020 Pamsimas APBN reguler masih tetap ada dilaksanakan, sehingga Pemerintah Daerah diminta menyiapkan sharing dana APBD di Tahun 2020. Surat resmi dari Ditjen CK perihal Pamsimas reguler 2020, direncanakan akan didistribusikan ke masing2 kepala daerah pada akhir bulan Juli 2019. Untuk Pemerintah Daerah yang sudah terlanjur tidak menyiapkan dana sharing APBD di 2020, pendanaan bisa dengan berhutang dulu. Tahun 2021 harus mengembalikan, dengan konsekuensi ada dana operasional bagi fasilitator sebagai pendamping Pamsimas APBD.

Berdasarkan hitungan dari Konsultan ROMS, tahun 2020 Kabupaten Purworejo mendapatkan alokasi dana Pamsimas APBN sebanyak 16 (enam belas) desa, desa APBD sebanyak 4 (empat) desa. Nilai ini bisa bertambah atau berkurang sesuai nilai sharing APBD Pemda.

Untuk meningkatkan capaian sanitasi yang masih rendah, Pamsimas diarahkan untuk perbaikan sarana sanitasi (SCT) di sekolah dan pelatihan Pelatihan Hidup Bersih Sehat (PHBS). Untuk desa Pamsimas 2019 yang memilih opsi sumur bor, harus segera mengajukan ijin ke dinas perijinan, dengan melampirkan rekomendasi teknis dari dinas ESDM dan dok LH (SPPLH) dari Dinas Lingkungan Hidup. Jika desa yang memilih opsi sumur bor banyak, maka pengajuan perizinan bisa dilakukan secara kolektif, dengan Dinas Perkimtan sebagai pihak yang mengajukan ijin. 

Bagi pemda yang terkendala dalam hal penandatanganan kontrak dan pencairan Termin I karena perubahan SK Satker, maka dimungkinkan SK baru akan terbit pada akhir bulan Juli 2019. Sambil menunggu SK terbit, Pemda diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan, karena jangka waktu pelaksanaan tinggal 5 (lima) bulan lagi. Untuk meningkatkan capaian air minum dan sanitasi di daerah, Pemda diminta proaktif mengikuti program air minum dr APBN selain Pamsimas reguler, yaitu Hibah Insentif Desa (HID), Hibah Insentif Kabupaten (HIK) dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP).

 

---