- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
- Kabupaten Purworejo Dorong Transformasi Inovasi Layanan Kesehatan
- Pembahasan Lanjutan Raperbup Inovasi Daerah: Selangkah Menuju Implementasi Perda No. 7 Tahun 2020
Rapat Koordinasi Penganggaran P2 HIV - AIDS Kabupaten / Kota se Jateng dalam rangka Pembentukan Rumah Singgah untuk Orang Dengan HIV-AIDS ( ODHA )
Berita Terkait
- Evaluasi Lapangan Kabupaten Layak Anak kepada 32 Kabupaten/Kota dari 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah0
- Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Regional Jawa Tengah yang diselenggarakan di Hotel Sunan Solo ,hari ke 20
- Rapat Koordinasi Kepala Bappeda se Jawa Tengah Tahun 20190
- Desk Monev Triwulan II 2019 Dilaksanakan Di Obyek Wisata0
- Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Regional Jawa Tengah0
- Bappeda Purworejo Hadiri Pertemuan Pra Rakontek DAK Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah0
- Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi DLI Program IPDMIP di Jawa Tengah0
- Presentasi Laporan Pendahuluan Monev Kegiatan Konservasi Sub DAS Wates DAS Bogowonto oleh Departemen Teknik Sipil & Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada0
- Rapat Desk Updating Data dan Program Capaian Air Minum dan Air Limbah Domestik Jawa Tengah0
- Sidang I TKPSDA Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Yogyakarta0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Rapat Koordinasi Penganggaran P2 HIV - AIDS Kabupaten / Kota se Jawa Tengah dalam rangka Pembentukan Rumah Singgah untuk Orang Dengan HIV-AIDS ( ODHA ), dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Pelaksana 2 KPA Provinsi Jawa Tengah di wakili Kabag. Dikbud, Kes, KB dan Trans Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah
Rapat Koordinasi diikuti oleh perwakilan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah ( Bappeda, Dinsos dan Sekretariat KPA )
Nara sumber : Bappeda Prov. Jateng Dinsos Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Sehat Peduli Kasih Semarang
Adapun tujuan Rakor :
a. Mendorong Kab/ Kota utk meningkatkan anggaran pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS
b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pencegahan & penanggulangan HIV dan AIDS terkait Rumah Singgah khusus bagi OHDA
Peningkatan kasus HIV & AIDS yg begitu cepat di Jawa Tengah memerlukan penanganan yang terkoordinir, terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan oleh lintas sektor.
Pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS merupakan tanggung jawab bersama, baik pemda, swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademis, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum.
Disamping itu dukungan Pemda secara nyata demi keberlangsungan penanggulangan HIV dan AIDS menjadi kebutuhan dan tujuan utama pengembangan kebijakan daerah, karena proses advokasi sendiri membutuhkan penguatan komunikasi, koordinasi dan gerakan-gerakan, kelompok-kelompok yang secara langsung terdampak oleh HIV & AIDS. Terutama peningkatan kapasitas pemberi layanan kesehatan tentu akan menjadi sebuah kebutuhan dasar di lapangan