Kemendagri Selenggarakan Seminar Analisis Penilaian Kriteria dan Pembobotan Variabel Kota Bersih

Berita Terkait

• Konsultasi Publik II KLHS RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah0
• Penetapan Metadata Indikator Kinerja RPJMD & Renstra-PD0
• Aplikasi Pemirsa: Pelayanan Metadata Indikator SDGs Jawa Tengah0
• Good Practice SDGs: Ceting Mama (Cegah Stunting Maju Bersama)0
• Rapat Koordinasi TPB/ SDGs0
• Sosialisasi Netralitas ASN pada pertemuan rutin DWP Bappedalitbang0
• Apel Rutin Senin tgl 25 September 2023 dilanjutkan Sosialisasi Netralitas ASN0
• Rapat Koordinasi Penyusunan Pohon Kinerja0
• Workshop Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo0
• Ayo Urun Rembug!0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun variabel Penilaian Kota Bersih sebagai katalisator Pemda dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup. Urusan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemda. Perlunya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut mengingat tantangan perubahan zaman yang dihadapi saat ini seperti halnya peningkatan polusi, pertambahan penduduk, dan peningkatan pola konsumsi yang memicu penurunan kualitas lingkungan hidup. BSKDN telah merumuskan indikator penilaian kota bersih bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pakar dari Perkumpulan Ahli Lingkungan Hidup,  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), serta akademisi dari Universitas Indonesia. Rabu, 20 September 2023 BSKDN Kemendagri menyelenggarakan Seminar Analisis Penilaian Kriteria dan Pembobotan Variabel Kota Bersih yang diikuti seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota termasuk Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui aplikasi zoom meeting. Pada seminar ini telah dirumuskan 10 variabel dan 43 indikator penilaian Kota Bersih beserta tata cara penilaian, kriteria, dan baku mutu. Selanjutnya, BSKDN akan menyempurnakan beberapa catatan dari hasil diskusi untuk kemudian dapat dijadikan telaah kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

---