▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Kabupaten Purworejo Meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak
Berita Terkait
- Perubahan RKPD 2021 0
- Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja 0
- SEMINAR PENGARUSUTAMAAN GENDER BAGI PEMERINTAH DAERAH0
- Rapat Koordinasi Identifikasi Dukungan yang diperlukan dari Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pencegahan Stunting0
- Rapat Koordinasi Penyusunan Draf SK Penetapan Desa Lokus Stunting 2021-2022 dan Persiapan Pelaksanaan Rembug Stunting 0
- Finalisasi Naskah Kerja Sama tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo0
- Rancangan Akhir Renja 20220
- Proses Penyusunan Renstra Bappeda 2021 - 2026 #20
- Pertemuan Pra Assesment Eliminasi Malaria di Kabupaten Purworejo0
- Perangkat Daerah Pendamping Dipertemukan dengan Desa/Kelurahan Dampingan0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali meraih penghargaan Tingkat Madya sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam acara Penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak Tahun 2021, yang digelar secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Penghargaan disampaikan secara virtual yang diikuti oleh Wakil Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, SH dan didampingi oleh Kepala Bappeda Ir. Bambang Jati Asmara ,MT,MA, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dr. Kuswantoro, M.Kes,Kepala Dinas Kesehatan, dr. Sudarmi, MM, dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga , Sukmo Widi Harwanto, S.H, MM dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Kamis tanggal 29 Juli 2021.
Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutanna mengatakan, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024, maka kita semua harus menyatukan kekuatan untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak kita, apalagi jumlah anak mengisi 1/3 jumlah popiulasi di Indonesia,
Secara umum, I Gusti Ayu menjelaskan anak memiliki 4 hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak pastisipasi
Sebagai informasi, kriteria Kota/Kabupaten Layak Anak diberikan kepada Kota/Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak









