- Pengajuan Harmonisasi Raperbup RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025
- Konsultasi Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Provinsi Jawa Tengah
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
Rapat Koordinasi Identifikasi Dukungan yang diperlukan dari Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pencegahan Stunting
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi Penyusunan Draf SK Penetapan Desa Lokus Stunting 2021-2022 dan Persiapan Pelaksanaan Rembug Stunting 0
- Finalisasi Naskah Kerja Sama tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo0
- Rancangan Akhir Renja 20220
- Proses Penyusunan Renstra Bappeda 2021 - 2026 #20
- Pertemuan Pra Assesment Eliminasi Malaria di Kabupaten Purworejo0
- Rapat Koordinasi Pemetaan dan Analisa Situasi Program Stunting0
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MELAKSANAKAN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-20260
- VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.0
- Lomba Krenova Kabupaten Purworejo Kembali Digelar0
- Penilaian Kinerja Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 20210
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
Menindaklanjuti surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah tentang Pemeranan Organisasi Masyarakat dalam Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting dan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting di Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Identifikasi Dukungan yang diperlukan dari Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam rangka percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Purworejo, Drs. Fajar Dhewanto, MM dan diikuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga , dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda kabupaten Purworejo.
Rapat koordinasi ini untuk mengidentifikasi rencana dukungan dari organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan dunia usaha serta mengkonvergensikan dukungan dimaksud dalam rangka percepatan pencegahan stunting secara terintegrasi. Hasil identiikasi dirumuskan dalam form matrik untuk disampaikan ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Form Matrik untuk dokumentasi Bappeda Provinsi sebagai langkah awal untuk pemetaan pemeranan Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota.