FGD Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Berita Terkait

• Studi Tiru Penyusunan Raperbup tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersumber Dana DBHCHT0
• Koordinasi Penyusunan IPKD Kabupaten Purworejo Tahun 20230
• Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20240
• RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20250
• Workshop Penyusunan Gambaran Keuangan Daerah bagi Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
• Evaluasi Raperda tentang RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
• Finalisasi Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Rapat Pembahasan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Akhir RKPD 20250
• Rakor Kegiatan DBHCHT 0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO – Bappedalitbang Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 pada Rabu-Kamis, 17-18 Juli 2024 di Ruang Rapat Bappedalitbang Kabupaten Purworejo. Agenda ini dibagi dalam 4 (empat) sesi, menghadirkan perangkat daerah terkait masing-masing tema serta didampingi Fisipol UGM.

Pada sesi pertama, dilakukan FGD mengenai tema pengembangan ekonomi wilayah. Agenda dimulai dengan pemaparan Tema Pengembangan Ekonomi Wilayah oleh Kepala Bidang Litbang Bappedalitbang. BRIN menyampaikan paparan mengenai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID). Pada sesi FGD, perangkat daerah yang mengikuti antara lain: 1) DKPP; 2) DKUKMP; 3) Dinporapar (Pariwisata); 4) DPMPTSP; 5) Dinperintransnaker (Perindustrian, Transmigrasi); 6) DLHP (Perkanan); 7) DPUPR (Irigasi, Penataan Ruang); 8) DPPPAPMD (Penataan dan Kerjasama Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat); dan 9) Bag. Perekonomian Setda. UGM melakukan penyimpulan dan cascading permasalahan – isu strategis pada tema pengembangan ekonomi wilayah.

Pada sesi kedua, dilakukan FGD mengenai tema pengembangan sumber daya manusia. Dilakukan pemaparan Tema Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Kabid Rendalevbangda Bappedalitbang. Selanjutnya, FGD dilakukan dengan perangkat daerah: 1) Dindikbud; 2) Dinkes; 3) DPPPAPMD (PPPA); 4) DINSOSDALDUKKB (KB, Sosial); 5) Dinporapar (Pora); 6) Dinpusip (Perpustakaan); 7) Dinperintransnaker (Tenaga Kerja); dan 8) RSUD. Kemudian, UGM melakukan penyimpulan dengan penyampaian cascading permasalahan – isu strategis pada tema pengembangan sumber daya manusia. Setelah FGD sesi 1 dan sesi 2 selesai, dilakukan perumusan rekomendasi tema pengembangan ekonomi wilayah dan pengembangan sumber daya manusia bersama UGM.

Pada hari kedua sesi 1, agenda dimulai dengan pemaparan Tema Tata Kelola Pemerintahan oleh Kabid PPMPSDAIK. FGD pada tema tata kelola pemerintahan dilakukan bersama perangkat daerah: 1) Setda; 2) Set. DPRD; 3) Inspektorat; 4) BPKPAD; 5) Bappedalitbang; 6) BKPSDM; 7) Bakesbangpol; 8) Satpol PP Damkar; 9) Disdukcapil; 10) Dinpusip (Kearsipan); 11) DPPPAPMD (Administrasi Pemerintahan Desa); 12) Dinkominfostasandi (Komunikasi dan Informasitika, Statistik, Persandian); 13) Dinperkimtan (Pertanahan); 14) Bag. Organisasi Setda; 15) Bag. Pemerintahan Setda; serta 16) Kecamatan. Kemudian, UGM menyimpulkan FGD dan menyampaikan cascading permasalahan – isu strategis pada tema tata kelola pemerintahan.

Pada sesi berikutnya, dilakukan FGD tema kewilayahan, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Agenda dimulai dengan pemaparan Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur oleh Sekretaris Bappedalitbang. FGD pada tema ini dilaksanakan dengan perangkat daerah: 1) DPUPR; 2) Dinhub; 3) Dinperkimtan (Perkim); 4) BPBD; 5) Satpol PP Damkar (Damkar); 6) DLHP (Lingkungan Hidup); 7) Dinkominfostasandi (Internet/ Smart City); dan 8) Bag. Adbang Setda. Selanjutnya, dilakukan penyimpulan dan cascading permasalahan – isu strategis pada tema kewilayahan, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Setelah FGD, dilakukan perumusan rekomendasi pada tema tata kelola pemerintahan dan kewilayahan, lingkungna hidup, dan infrastruktur bersama UGM. Setelah ini, akan dilakukan forum perangkat daerah serta finalisasi Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. ~fid

---