Koordinasi Penyusunan IPKD Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Berita Terkait

• Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20240
• RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20250
• Workshop Penyusunan Gambaran Keuangan Daerah bagi Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
• Evaluasi Raperda tentang RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
• Finalisasi Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Rapat Pembahasan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Akhir RKPD 20250
• Rakor Kegiatan DBHCHT 0
• Konsultasi Raperda RPJPD Tahun 2025-2045 di Kemendagri0
• Konsultasi Raperda RPJPD Tahun 2025-20450

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO – BPKPAD Kabupaten Purworejo menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Purworejo Tahun 2023 pada Rabu, 17 Juli 2024 di Ruang Rapat Lantai 2 BPKPAD Kabupaten Purworejo. Agenda ini dihadiri Bappedalitbang dan Dinkominfostasandi.

IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang baik. Terdapat enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo. Diharapkan nilai IPKD Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun sebelumnya. ~fid

---