Pembahasan Pra Harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Perbup Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari DBHCHT

Berita Terkait

• Pembahasan Pengukuran Frasa Religius ke-50
• Kunjungan BPKP ke Purworejo atas Penyusunan RPJMD0
• Pembahasan Program Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo0
• Persiapan Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Pansus DPRD tentang Ranperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Rapat Persiapan Fasilitasi RKPD 2026 dengan Kemendagri secara Daring0
• Pembahasan Cascading Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 dengan KemenPANRB0
• Pembahasan Rencana Perubahan Perbup tentang Pemberian Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari DBHCHT0
• Persiapan Rapat Koordinasi Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 20250
• Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20250

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO - Telaksana rapat pembahasan Pra Harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Perbup Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari DBHCHT pada Selasa, 22 Juli 2025. Dalam agenda ini, dihadirkan Bagian Perkonomian Setda, Bagian Hukum Setda, Bagian Kesra Setda, BPKPAD, Bapperida, Disdukcapil, DPPPAMD, Dinperintransnaker, DKPP, serta tim pembahas Perbup Nomor 46 Tahun 2024. Saat ini telah terdapat masukan dari Kanwil Kementerian Hukum. Setelah pembahasan Raperbup ini, akan dilaksanakan zoom meeting dengan Kanwil Kementerian Hukum, menyermati kembali apabila masih terdapat koreksi/ kesalahan. Diharapkan harmonisasi segera selesai dan BLT dapat diberikan kepada masyarakat terkait pada Agustus 2025.

---