Bappeda Selenggarakan Expose Dokumen LARAP untuk Penanganan Kumuh Skala Kawasan

Berita Terkait

• Expose Finalisasi Desain Penanganan Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Kutoarjo0
• Bappeda Selenggarakan Rapat Penyusunan Renaksi Perpres Nomor 79 Tahun 20190
• Sosialisasi Usulan DAK Terintegrasi bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan0
• Rapat Koordinasi Penanganan Eceng Gondok di desa-desa wilayah Kecamatan Butuh dan Grabag0
• Sosialisasi Tahapan Rencana Pengisian Shelter Kuliner Kutoarjo kepada PKL Alun Alun Kutoarjo 0
• Rapat Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Purworejo0
• Koordinasi Penyaluran Dana Desa Kabupaten Purworejo0
• Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo Mengundang Dinas Perkimtan Untuk PEnyiapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD0
• Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Perangkat Daerah Terakhir yang Mengikuti Rangkaian Kegiatan Penajaman Isu Strategis dalam Perencanaan Tahun 20210
• Penggalian Isu Strategis di Bidang Ekonomi Pengembangan Wilayah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Penghuni hunian ilegal akan direlokasi ke Rusunawa yang ada di Kelurahan Bayem dengan diberikan dana kompensasi @ sebesar 2,5 juta rupiah untuk biaya bongkar, pindah, dan sewa. Masih ada 1 WTP yang keberatan jika harus pindah ke Rusunawa.

Hunian yang terkena dampak pembangunan pelebaran jalan/drainase, biaya rehab hunian (pengeprasan) sudah terhitung di RAB kegiatan, yang dianggarakan dalam APBD 2020.

Tempat usaha ilegal akan direlokasi dan dipusatkan di lahan sebelah selatan Kantor Bina Marga Kelurahan Kutoarjo dengan diberikan dana kompensasi @ sebesar 2,5 juta rupiah untuk biaya bongkar, pindah, sewa. Status lahan adalah milik Pemda tetapi masih perlu klarifikiasi lebih lanjut, ada 2 usaha bengkel yang masih perlu penyepakatan penempatan di lokasi beru tersebut.

WTP yang terdampak tempat usahanya akan diberikan pembinaan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam hal peningkatan mutu, dan upaya promosi dengan mengadakan event-event atau yang lainnya.

Berkoordinasi dengan pihak PLN dan Telkom karena ada tiang listrik dan tiang telepon yang harus dipindah/digeser. Akses jalan menuju calon lokasi TPST mebutuhkan konsolidasi lahan sebanyak 52 tanah warga, sedangkan kegiatan KT (Konsolidasi Tanah) akan difasilitasi di tahun 2021. Ada beberapa alternatif jalur akses tetapi masih membutuhkan langkah-langkah/proses lebih lanjut. (fse/)

---