Breaking News
- Pembahasan Lanjutan Raperbup Inovasi Daerah: Selangkah Menuju Implementasi Perda No. 7 Tahun 2020
- Bapperida Gelar Rapat Koordinasi Seleksi Administrasi Proposal Riset Unggulan Daerah (RUD) Tahun 2025
- Pembahasan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 bersama Bupati dan Wakil Bupati Purworejo
- Pembahasan Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Posyandu sebagai Dukungan Program Nasional
- Finalisasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
- Bapperida mendapat kunjungan dari BKPSDM
- Bapperida mengadakan silaturahmi bersama keluarga besar pegawai Bappeda
- Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi
- Verifikasi Rancangan Perubahan Renja 2025 Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- BAPPERIDA Gelar Rapat Pengembangan Sistem Informasi SURPRISE Tahun 2025
BAPPEDA MENDAMPINGI BIDANG PAUD, PNF DAN PI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB. PURWOREJO DALAM KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN TEKNIS KOORDINASI IMPLEMENTASI SPM PAUD TAHUN 2020
Berita Terkait
- ZOOM MEETING BERSAMA RAPAT KOORDINASI DAN PELATIHAN SISTEM MANAJEMEN DATA DAN ANALISIS SITUASI0
- RAPAT KOORDINASI PROGRES PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUN STUNTING DI KABUPATEN PURWOREJO0
- Bappeda Kabupaten Purworejo Mengikuti Work Shop Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar0
- BAPPEDA Kabupaten Purworejo Mengikuti Pertemuan Dalam Rangka Evaluasi Program Gizi di Jawa Tengah0
- BAPPEDA KAB. PURWOREJO MENYELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA/KELURAHAN PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN0
- BIDANG PEMSOSBUD BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MELAKUKAN MONITORING PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA/KELURAHAN PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN0
- BAPPEDA MENDAMPINGI KOMISI 1V DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 20220
- Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAK Dana Pelayanan PPA TA 20210
- Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 20200
- SOSIALISASI RAN-PG TAHUN 2021-2024 DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RAD-PG TAHUN 2021-2024 GELOMBANG II OLEH BAPPENAS0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada Hari Jumat Tanggal 26 November 2021, telah dilaksanakan Kegiatan dan Bimbingan Teknis Koordinasi Implementasi SPM PAUD Tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek RI, bertempat di Ruang Rapat Kabid. PAUDNI Dindikpora Kabupaten Purworejo.
OPD yang ikut sebagai peserta / hadir pada kegiatan tersebut : Bappeda, Dinpermades, BPS, Kemenag., dan Dinsosdukkbpppa serta Kabid. dan Kasi PPAUD Bidang PAUDNI dan Kasubbag PEP Dindikpora Kabupaten Purworejo.
Hal-hal yang disampaikan dan dibahas serta menjadi perhatian :
- Sinergitas Program kegiatan dan Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah terkait Implementasi SPM PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Melakukan Pendataan anak usia 5 – 6 tahun, baik yang belum terlayani PAUD, sudah terlayani PAUD dan yang dilayani di SD atau sederajat.
- Merancang Program dan Kegiatan sebagai Implementasi Pebup. / Perwali SPM PAUD yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.