Zoom Meeting Rakor Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Berita Terkait

• Audiensi atas Bidang Tanah di Sekitar Sungai di Kabupaten Purworejo0
• Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 20250
• Verifikasi Rancangan Renja PD tahun 2026 Tahap 20
• Audiensi Pengembangan Kawasan Selatan Kabupaten Purworejo0
• Rapat Komisi II Perubahan RKPD 2025 DLHP0
• Rapat Komisi II Perubahan RKPD 2025 Dinhub0
• Rapat Komisi II Perubahan RKPD 2025 Dinperkimtan0
• Verifikasi Rancangan Perubahan Renja 2025 Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan0
• Verifikasi Rancangan Perubahan Renja 2025 Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan 0
• Verifikasi Rancangan Perubahan Renja 2025 Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Manusia0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pertumbuhan penduduk di perkotaan yang semakin pesat (proyeksi 60% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2030) menyebabkan kebutuhan hunian meningkat signifikan. Namun, tingginya permintaan ini berhadapan dengan keterbatasan lahan dan ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menjangkau perumahan layak, sehingga banyak masyarakat menempati permukiman kumuh dan rawan bencana. Selain permasalahan sosial-ekonomi tersebut, banyak kawasan permukiman di Jawa Tengah yang terletak di daerah rawan bencana alam (banjir, longsor, gempa). Tata ruang memang sudah dirancang berdasarkan RTRW, tetapi nyatanya risiko bencana tetap terjadi. Oleh karena itu, kepatuhan semata terhadap tata ruang perlu dilengkapi pendekatan pengelolaan risiko bencana dan keberlanjutan ekosistem agar permukiman lebih aman, nyaman, dan berketahanan.

Dalam menjawab isu dan permasalahan tersebut, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, Disperakim Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rakor Pokja PKP secara hybrid. Acara diikuti oleh perwakilan Pokja PKP se-Provinsi Jawa Tengah. Adapun maksud dari penyelenggaraan Rakor Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini yaitu membangun pemahaman dan merumuskan arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Jawa Tengah agar lebih responsif terhadap kebencanaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. SEdangkan tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan rakor yaitu : a) Mengevaluasi kesesuaian tata ruang dan kebencanaan pada kawasan permukiman di Jawa Tengah; b) Menyusun roadmap kegiatan Pokja PKP agar sesuai arah kebijakan provinsi dan nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan permukiman dan ketahanan pangan; dan c) Memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan PKP.

Isu strategis/Permasalahan utama yang disorot dalam rakor ini mencakup: a) Peningkatan kebutuhan perumahan dan backlog perumahan akibat urbanisasi; b) Kualitas permukiman kumuh dan RTLH yang rendah di kawasan perkotaan dan perdesaan; c) Ancaman bencana geologis dan hidrometeorologis yang sering terjadi di Jawa Tengah, memerlukan perencanaan kawasan perumahan yang memperhatikan risiko dan adaptasi perubahan iklim; d) Pembangunan perumahan di luar kesesuaian tata ruang berakibat meningkatnya kerentanan bencana dan potensi kerusakan infrastruktur dan e) Pengelolaan siklus hidrologi dan ekosistem (kawasan resapan, mata air, drainase alami) harus menjadi pertimbangan utama dalam penataan ruang permukiman.

Peserta rakor menekankan bahwa pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman harus berbasis pendekatan ekologis dan berorientasi mitigasi risiko. Beberapa pendekatan kunci meliputi:a) Pengintegrasian kajian risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang agar kawasan permukiman aman dan tangguh terhadap bencana; b) Pengembangan kawasan permukiman yang inklusif dan layak huni untuk MBR, terutama di daerah rawan bencana; c) Pengelolaan siklus hidrologi secara terpadu untuk mencegah banjir dan longsor, meliputi konservasi daerah tangkapan air dan pengendalian run-off, dan d) Pengawasan dan penegakan tata ruang agar pembangunan kawasan permukiman sesuai peruntukan dan standar teknis lingkungan; serta e) Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam Forum PKP agar aspirasi publik terakomodasi dan perencanaan lebih partisipatif.

Dalam konteks pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan PKP, Forum PKP memiliki peran strategis, yakni: a) Menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang perumahan dan permukiman; b) Merumuskan arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berbasis potensi dan daya dukung lingkungan; c) Mendorong pengawasan dan partisipasi publik untuk mewujudkan kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan; d) Memberikan masukan teknis dan kebijakan kepada pemerintah daerah dan pusat, dan e) Bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan perumahan dan permukiman.

Forum PKP Jawa Tengah diharapkan mampu mengawal penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar lebih selaras dengan prinsip keberlanjutan dan mitigasi bencana. Rakor ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan tingkat kewilayahan (provinsi, kabupaten/kota), pengawasan ketat terhadap implementasi tata ruang, serta penyusunan rencana aksi konkret untuk pengembangan permukiman berkelanjutan dan tahan bencana.

Rekomendasi Tindak lanjut dari penyelenggaraan Rakor Pokja PKP ini yaitu : a) Penyusunan roadmap kegiatan Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah; b) Penyusunan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah; dan c) Rencana tindak lanjut dan evaluasi per triwulan untuk memantau efektivitas implementasi program.(/fse)

---