Workshop Penilaian IKD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berita Terkait

• PEMBAHASAN RANCANGAN KUA PPAS TAHUN 2022 BERSAMA BPBD KAB. PURWOREJO0
• PEMBAHASAN RANCANGAN KUA PPAS TAHUN 2022 BERSAMA DISDUKCAPIL KAB. PURWOREJO0
• PEMBAHASAN RANCANGAN KUA PPAS TAHUN 2022 BERSAMA PARA CAMAT0
• FOCUS GROUP DISCUSSION “ PERCEPATAN PENETAPAN REGULASI KAWASAN TANPA ROKOK DALAM UPAYA MELINDUNGI MASYARAKAT DARI BAHAYA ROKOK DAN PANDEMI COVID-19”0
• RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO0
• Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo0
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 20220
• Kabupaten Purworejo Meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak0
• Perubahan RKPD 2021 0
• Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja 0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan Workshop Survey IKD Online ke-2 secara virtual yang akan dilaksanakan: mulai hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021. Pelaksanaan Workshop untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada hari rabu tanggal 4 Agustus 2021 yang diikuti oleh Bappeda dan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil penilaian IKD ini juga akan digunakan juga untuk pembaharuan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan untuk mendukung penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di daerah. Dalam hal Kabupaten/Kota tidak melakukan penilaian IKD pada rentang waktu yang ditetapkan, BNPB akan menggunakan nilai IKD terakhir untuk pemutakhiran KRB Nasional dan berdampak pada pemutakhiran nilai IRBI Kabupaten/Kota, di mana nilai IRBI Kabupaten/Kota tersebut akan dianggap sama dengan nilai pada tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan penyusunan Peta Kapasitas dan Peta Risiko Skala Nasional Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BNPB melalui PT Pillar Pusaka Inti, yang merupakan langkah lanjutan dari hasil Peta Bahaya dan Peta Kerentanan yang telah disusun pada tahun 2020. Maka dipandang perlu untuk melakukan fasilitasi penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) oleh IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kab/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian di overlay dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019. Dari fasilitasi pelaksanaan kegiatan penilaian IKD di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota ini, diharapkan dapat menghasilkan kajian kapasitas di tingkat provinsi dan kabupaten kota dengan mengacu kepada prioritas program pengurangan risiko bencana. Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks risiko bencana. Terdapat 71 indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan Kab/kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan indeks risiko bencana. Pelaksanaan penilaian diselenggarakan secara daring melalui kegiatan Workshop. Pada workshop ke-2 (kedua), agenda workshop ialah Penyampaian catatan umum hasil penilaian, pembahasan hasil penilaian kab/kota dan provinsi, dan pengantar cara pelaporan IKD. Target capaian pada workshop ini yaitu peserta dapat memahami kekurangan, bagian yang harus diperbaiki, dan mampu mengunggah dokumen final.

Tujuan kegiatan workshop kedua yakni untuk membahas hasil penilaian IKD Provinsi dan Kab/Kota agar penilaian dapat sesuai secara metode dan berhasil guna bagi daerah. Keluaran dari kegiatan workhop ialah: • Catatan umum tentang kekurangan dan rekomendasi perbaikan hasil draft penilaian IKD • Pemahaman peserta bagian yang harus diperbaiki • Pemahaman peserta unggah laporan ke Platform inarisk

Pelaksanaan Workshop secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting setiap provinsi (sesuai jadwal) yang diikuti oleh perwakilan Bappeda dan BPBD provinsi dan kabupaten/kota. Workshop dipandu oleh fasilitator dengan menyampaikan catatan kekurangan dan rekomendasi perbaikan hasil draft penilaian IKD, serta fasilitasi simulasi pelaporan. Setelah workhsop, Provinsi dan kabupaten/kota melakukan revisi berdasarkan catatan review fasilitator, setelah revisi diunggah kembali pada bit.ly/IKD_DATA.

---