Rapat Koordinasi Replikasi Program Desa/Kelurahan Dampingan di Jawa Tengah

By Pemsosbud 08 Sep 2021, 15:55:27 WIB Pemsosbud

Berita Terkait

Berita Populer

Rapat Koordinasi Replikasi Program Desa/Kelurahan Dampingan di Jawa Tengah

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 450/000993 tanggal 22 Juni 2021 perihal Replikasi Program “Satu Perangkat Daerah Satu Desa/Kelurahan Dampingan” untuk penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Replikasi Program Desa/Kelurahan Dampingan di Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, H. Taj Yasin Maimoen selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah membuka rapat koordinasi replikasi program desa/kelurahan dampingan di Jawa Tengah pada 3 Agustus 2021 dari Gedung A Lt. 2 Komplek Gubernuran Jawa Tengah.

Rapat secara blended system ini, diikuti oleh Assisten III Sekda Kabupaten Purworejo Drs. Pram Prasetyo Acmad, MM, Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA Kepala DipermadesKabupaten Purworejo Agus Ari Setiyadi, S.Sos, Sekretaris Dinas SosdukKBPPPA Kabupaten Purworejo dan Kabag Kesra Serda Purworejo secara virtual di Ruang Command Center Purworejo (Gedung Setda Lantai I)

Narasumber menyampaikan materi ,Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah, dr. Yulianto Prabowo, M.Kes menyampaikan maksud tujuan diselenggarakannya rakor ini untuk menyamakan persepsi menuju desa lebih sejahtera.

Wakil Gubernur dalam sambutan pengarahannya menyampaikan agar OPD untuk segera turun ke lapangan memberikan pendampingan ke desa - desa yang menjadi desa dampingannya.

Saat ini kondisi Covid-19 sudah membaik jadi saya minta kepada OPD yang memiliki desa bimbingan untuk segera turun ke lapangan karena beberapa waktu yang lalu sulit untuk turun ke lapangan memberikan pendampingan dikarenakan kesibukan kita menangani persebaran Covid-19 dan menyelesaikan sinkronisasi pendataan Covid19.

Lebih lanjut Wagub memberikan arahan untuk penanganan kemiskinan, OPD terkait untuk melakukan pendataan seberapa tingkat kemiskinan saat ini. Untuk penanggulangan kemiskinan yang paling pokok adalah memperbaiki data DTKS. Sinkronisasi data kemiskinan penting. Saya ingin, ada pendataan anak yatim di desa dampingan kita dan berapa banyak masyarakat yang bisa menjadi orang tua asuh mereka.

Dikatakannya, akibat pandemi ini tidak hanya angka kemiskinan yang naik tetapi juga angka yatim piatu. Kita semua punya tanggungjawab. Apa yang kita pimpin itu nanti pertanggungjawaban.

Dalam rakor ini disampaikan pula beberapa materi dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan materi Pelaksanaan Gerakan "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera" di Provinsi Jawa TengahKepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan materi Coaching Bagaimana Pelaksanaan Desa/Kelurahan Dampingan. Kemudian, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan materi Pentingnya Updating Data DTKS Dan Coaching Langkah-langkah OPD dalam Pendampingan Verval DTKS di Dwsa/Kelurahan Dampingan. Berikutnya, Kepala Dinas Permasdes Provinsi Jawa Tengah memberikan materi Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan.