LOKAKARYA NASIONAL PENINGKATAN KETANGGUHAN DAERAH MENGHADAPI BENCANA SELURUH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Berita Terkait

• WORKSHOP VIRTUAL UJI KELAYAKAN PEDOMAN UMUM PENILAIAN KINERJA DESA0
• LAUNCHING PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS0
• RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA DAERAH0
• Webinar “Mengembangkan Puskesos-SLRT : Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional”0
• Anjangsana Ke rumah Veteran Pejuang Kemerdekaan dalam rangka menyambut HUT Ke-76 RI0
• Selamat Hari Pramuka ke-600
• Ayo bergabung dalam Webinar “Mengembangkan Puskesos - SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional”0
• WEBINAR TERKAIT ISU-ISU STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL “PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI MASA PANDEMI COVID-19”0
• Workshop Penilaian IKD Provinsi dan Kabupaten/Kota 0
• PEMBAHASAN RANCANGAN KUA PPAS TAHUN 2022 BERSAMA BPBD KAB. PURWOREJO0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Mempertimbangkan dinamika urban, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan yang berperspektif pengurangan resiko bencana maka peningkatan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan resiko bencana perlu dilakukan. Tataran global, telah disusun kampanye Making Cities Resilence 2030 untuk menjawab tantangan perkotaan sebagai strategi pengurangan resiko bencana. Adapun, Pemerintah Indonesia juga memiliki strategi pengurangan bencana yang dapat diimplementasikan di Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Deputi Sistem dan Strategi menyelenggarakan Lokakarya Nasional Peningkatan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana secara daring yang diikuti oleh Bappeda dan BPBD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai media komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan strategi pengurangan resiko bencana global dan nasional ke tataran lokal. Kegiatan ini ilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Peserta memahami dasar dan manfaat perangkat penilaian MCR 2030 dan SPDAB sebagai alat ukur ketangguhan Kabupaten/Kota.
2. Peserta memehami dasar dan manfaat dilakukannya kajian “ Rapid Nationwide Resilience Assessment for Making Cities Resilient 2030 Stage-Assessment and Standartd for Development of Disaster Safe Areas”
3. Peserta memahami pentingnya kolaborasi agar tercapai visi dan misi peningkatan ketangguhan Kabupaten/Kota.
4. Komunikasi awal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan penilaian ketangguhan Kabupaten/Kota menghadapi bencana.

Lokakarya Nasional Peningkatan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia diisi dengan paparan oleh narasumber dari UCLG-ASPAC dengan materi Pengantar MCR-2030 dan program ketangguhan di Indonesia dan materi kedua oleh Tim CARI! , Sosialisasi kajian penilaian ketangguhan kabupaten/kota menggunakan alat ukur MCR-2030 dan SPDAB.

---