- Pengajuan Harmonisasi Raperbup RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025
- Konsultasi Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Provinsi Jawa Tengah
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
RAPAT KOORDINASI POKJANAL POSYANDU TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021
Berita Terkait
- RAPAT KOORDINASI PENGUATAN KEGIATAN PROGRAM PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (PMG) DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH0
- FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022.0
- KABUPATEN PURWOREJO MENGIKUTI PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 20210
- Bappeda Kabupaten Purworejo Mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Akselerasi Transformasi Digital Pengembangan SDM Melalui Literasi Digital0
- Bappeda Kabupaten Purworejo Mengikuti Crytical Voice Point (Forum Komunikasi Aspirasi Publik) Periode Bulan Februari 20210
- Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renja tahun 20220
- FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO0
- FORUM OPD RENCANA KERJA TAHUN 2022 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWOREJO0
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Tengah0
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENGIKUTI FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah secara virtual dan diikuti oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Dinas Pendidikan, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten se Jawa Tengah.
Dalam sambutannya Kepala Dipermades Provinsi Jawa Tengah menyampaikan maksud dan tujuan rapat koordinasi adalah untuk mereview kembali apa yang sudah dilakukan di tahun yang lalu dan sekaligus menyamakan persepsi. Melalui rakor Pokjanal Posyandu bisa mem back up, mengurangi, mengurai apa yang harus kita perankan dalam hal memerangi pandemi covid-19. Telah ditetapkan kabupaten/kota locus penanganan stunting di Jawa Tengah sehingga diperlukan upaya dari pemerintah dalam penccegahan dan penanggulangan stunting.
Melalui posyandu apabila berjalan eektif dan optimal merupakan lembaga strategis yang melakukan deteksi dini terhadap stunting sehingga mampu mewujudkan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah apalagi di setiap desa sudah dialokasikan dana desa yang bisa untuk mem back up posyandu. Keberpihakan di tingkat bawah/ desa yang locus melalui peran serta desa diberdayakan, digugah setidaknya untuk penanggulangan stunting melalui kewaspadaan deteksi dini dan mengawal pertumbuhan balita dengan baik , dapat dicegah gizi buruk dan stunting.
Dilanjutkan dengan paparan materi :
- Nadi Santoso, Dipermades – Kebijakan Penguatan Pokjanal Posyandu.
- Dr. Wahyu Setyaningsih, M.Kes ((Epid), Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah – Pelayanan Posyandu pada Adaptasi Baru di Masa Pandemi Covid-19
- Dwi Widiastuti, Bappeda Provinsi Jawa Tengah – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pencegahan Stunting.
- Upi Setya Widiastuti, TPP Provinsi Jawa Tengah – Progres Pendataan –Pemanfaatan Aplikasi eHDW.