KABUPATEN PURWOREJO MENGIKUTI PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2021

Berita Terkait

• Bappeda Kabupaten Purworejo Mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Akselerasi Transformasi Digital Pengembangan SDM Melalui Literasi Digital0
• Bappeda Kabupaten Purworejo Mengikuti Crytical Voice Point (Forum Komunikasi Aspirasi Publik) Periode Bulan Februari 20210
• Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renja tahun 20220
• FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO0
• FORUM OPD RENCANA KERJA TAHUN 2022 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWOREJO0
• Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Tengah0
• BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENGIKUTI FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO0
• FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN DAN RSUD dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO0
• BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENGHADIRI FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO0
• Bappeda Kabupaten Purworejo mengikuti Koordinasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 20230

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 secara daring melalui link Zoom Meeting di Ruang Command Center Setda Kabupaten Purworejo

Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah , Assisten I Sekda, Assisten III Sekda, Kalaks BPBD, Ka Satpol PP, Ka Diperkimtan, Bappeda dan Dinas Sosdaldukkkbppa Kabupaten Purworejo.

Dalam rangka penguatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 dengan tema Tangguh Hadapi Bencana”

Acara diawali laporan dari Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo, dalam laporannya menyampaikan di Indonesia setiap harinya ada 7 kejadian bencana dan setiap kejadian bencana menimbulkan kerugian. Kerugian materi yang diakibatkan oleh bencana selama setahun diperkirakan sebesar Rp. 22,8 Trilyun. Indonesia memiliki resiko bencana tertinggi di dunia . Presiden telah memberikan arahan pada Rakornas Penanggulangan Bencana pada tanggal 4 Februari 2020 di sentul tentang Mitigasi, pengurangan resiko bencana.

Literasi kebencanaaan secara dini dipersiapkan, bencana tidak bisa dihadapi sendiri. Dunia sedang hadapi bencana Covid-19. Momentum 1 tahun bencana Covid-19 , menyempurnakan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang.

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada seluruh tamu undangan dari unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan dan mitigasi.

Menurut Presiden, dua hal tersebut menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam seperti pandemi COVID-19.

Di samping itu, Presiden pun menekankan agar pengurangan risiko bencana menjadi kebijakan nasional dan daerah.

Dalam hal ini, Presiden menegaskan agar Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 diturunkan ke dalam kebijakan dan perencanaan, termasuk tata ruang, yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan empat arahan pada Rakornas PB, antara lain :

1. Hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan bukan hanya membuat aturan

2. Kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke hilir

3. Penyelenggaraan manajemen tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta peringatan dini dilakukan secara cepat dan akurat

4. Edukasi dan literasi kebencanaan terus ditingkatkan mulai dari lingkup keluarga

Rakornas PB 2021 diselenggarakan oleh BNPB selama 5 hari, dimulai pada 3 – 5 Maret 2021 dan dilanjutkan 8 – 9 Maret 2021. Penyelenggaraan Rakornas PB dilakukan secara virtual di masa pandemi COVID-19 dan dapat diakses melalui kanal media sosial BNPB.

 

---