Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Participatory Development and Irrigation Program (IPDMIP) Online

By bidang_epw 09 Apr 2020, 10:28:27 WIB Bidang PPMPSDAIK

Berita Terkait

Berita Populer

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Participatory Development and Irrigation Program (IPDMIP) Online

Pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP di Kabupaten Purworejo Tahun 2020 secara online. Rapat ini diikuti oleh perwakilan dari Bappeda, DPUPR, DPPKP, Konsultan Pendamping BBWS, Konsultan ISAI Regional IV Jateng, KTPM dan TPM IPDMIP. Pembahasan rapat terkait dengan kendala dan permasalah sosial ekonomi di wilayah DI Wadaslintang Timur (DI Sudagaran).

Permasalahan pada aspek sosial ekonomi di Daerah Irigasi Sudagaran diantaranya kesadaran dan partisipasi anggota Petani Pemakai Air (P3A) masih rendah dalam melakukan kegiatan gotong royong pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Hal ini dikarenakan kualitas SDM pengelola dan anggota P3A masih rendah. Selain itu tingkat pendapatan usaha tani dinilai relatif rendah yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kepenguasaan rata-rata lahan relatif berukuran kecil yakni kurang dari 3.000 m², status petani banyak dijumpai sebagai petani penggarap dan petani belum memanfaatkan musim tanam III untuk mengusahakan tanaman palawija.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat yaitu penguatan kelembagaan P3A, peningkatan pendapatan petani melalui kegiatan off farm dan pengoptimalan lahan untuk ditanami palawija pada MT III. Selain itu diperlukan juga penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Selain itu Organisasi P3A akan berjalan baik jika SDM yg tersedia didukung oleh kesepakatan dalam bentuk aturan-aturan yang bisa dalam bentuk peraturan tertulis dan lebih baik lagi dlm AD/ART. Di dalam ART ini, merupakan kumpulan semua aturan yg dibuat oleh pengurus dan anggota P3A. Karena tanpa aturan yang jelas, kegiatan tidak akan berjalan stabil.
Jika P3A sudah baik, bantuan kegiatan seperti pelatihan2, stimulan pertanian, perbaikan fisik, dan lain-lain, akan memudahkan pemerintah untuk mengarahkannya. Perlu kita pahami bersama anggaran yg disediakan di Anggaran desa, dinas terkait, program2, harus dengan disertai bukti-bukti otentik atau sah (SPJ). /-fse