Rapat Koordinasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah Semester II Tahun 2024

Berita Terkait

• Studi Tiru Penyusunan Register Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ke Kabupaten Purworejo0
• Selamat! Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan Kecamatan Purworejo Raih Apresiasi Perangkat Daerah Terbaik pada Triwulan III Tahun 20240
• Rakor Evaluasi Renja PD dan Pengembangan Kompetensi bagi Perencana Perangkat Daerah se-Kabupaten Purworejo0
• Sosialisasi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
• Diklat Penyusunan RPJMD Angkatan IX Tahun 20240
• Verifikasi Evaluasi terhadap Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Triwulan III Tahun 20240
• Diseminasi Penyusunan Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jawa Tengah0
• Studi Tiru Jaminan Ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan 0
• Workshop Penyusunan Manajemen Risiko Kabupaten Purworejo Tahun 20250
• Koordinasi Persiapan Penyusunan NA Raperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

SEMARANG - Terselenggara Rapat Koordinasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah Semester II Tahun 2024 di Kota Semarang pada Kamis-Jumat, 31 Oktober – 1 November 2024, dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi perencanaan pembangunan di Jawa Tengah. Agenda pertama bertempat di Borsumy Heritage, Jl. Letjen Suprapto No. 30-31 Kota Semarang, dan agenda kedua bertempat di Hotel Gumaya, Jl. Gajahmada No. 59-61, Kota Semarang.

Agenda di Bursomy Heritage, diawali laporan penyelenggaraan oleh Kepala Bappeda Kota Semarang, Budi Prakosa, S.T., M.T.. Beliau menyampaikan agenda ini merupakan agenda rutin Provinsi Jawa Tengah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi perencanaan pembangunan di Jawa Tengah. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Drs. Agus Wuryanto, M.Si. menyampaikan bahwa Kota Semarang saat ini telah memulai program strategis dari tingkat nasional, yakni makan bergizi gratis. Di Kota Semarang program ini bernama Stroberi, “Strategi Pemberian Makan Siang untuk Perbaikan Gizi dan Cegah Obesitas”. Program yang dimulai sejak tahun 2024 ini akan dilanjutkan pada tahun 2025 mendatang. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, S.T., M.M. juga menyampaikan sambutannya. Disampaikan bahwa beberapa isu dan permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah antara lain kemiskinan, kualitas SDM, budaya dan karakter, perekonomian, ketahanan pangan, prasarana sarana, SDA-LH, bencana, dan tata kelola pemerintahan.

Agenda hari kedua terlaksana di North Ballroom Lantai 2, Gumaya Tower Hotel, dengan moderator Kepala Bappeda Kota Semarang. Walikota Semarang, Dr. Ir. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. menyampaikan beberapa dukungan program prioritas nasional di Kota Semarang, yakni Urban Farming (Gerakan menanam dan urban farming, sekolah berkebun, urban farming corner), Makan Bergizi Sehat, Ketahanan Pangan (penguatan lumbung pangan kelurahan, Pak Rahman: Pasar Rakyat Murah dan Aman), dan Padi Bio Salin (kolaborasi Pemkot Semarang dengan BRIN). Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, S.T., M.M. menyampaikan materi mengenai Arahan Kebijakan Nasional dan Provinsi di Tahun 2025. Disampaikan bahwa dalam RKP 2024, beberapa kebijakan nasional di Jawa Tengah yakni mengenai layanan dasar, transformasi sosial, transformasi tata kelola, transformasi ekonomi, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Adapun Quick Win nasional 2025 antara lain: a) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak Balita dan ibu hamil, b) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten, c) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, d) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekoah-sekolah yang perlu renovasi, e) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan soaial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut, f) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/ Polri, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan; dan h) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23 persen.

Adapun beberapa prioritas dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yakni a) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, b) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; c) Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta d) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan ialah: a) Menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024, b) Persiapan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025 (memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, mempersiapkan penyesuaian rencana dan anggaran dengan dinamika kebijakan kepala daerah terpilih, dan memastikan pelaksanaan seluruh bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD), c) Memastikan telah mengalokasikan anggaran Tapera, d) Memastikan tambahan penghasilan untuk PPPK sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah, e) Persiapan penyusunan RPJMD dan Renstra-PD, dan f) Penyusunan RKPD 2025 agar diperhatikan keselarasan substansi kebijakannya karena bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra-PD.

Terakhir, Plh. Direktur Perencanan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Drs. Bob Ronald F. Sagala, M.Si. menyampaikan materi mengenai “Integrasi Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih dalam Dokumen Perencanaan”. RPJMN 2025-2029 akan ditetpakan pada Januari 2025. Beberapa bulan ke depan, Kemendagri akan menerbitkan kebijakan: Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029, Percepatan RKPD-P Tahun 2025, dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026. Penyusunan RKPD tahun 2026 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD tahun 2025-2029. Melalui Rapat Koordinasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah Semester II Tahun 2024, diharapkan koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi perencanaan pembangunan di Jawa Tengah dapat terlaksana dengan lebih baik. ~fid

---