Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Sosialisasi Implmentasi Standar Pelayanan Minimal PAUD tahun 20200
• Koordinasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah0
• Pembahasan Dokumen Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Hotel Berbintang0
• Webinar dengan tema “SPBE tentang Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah”0
• Workshop Deteksi Dini Ganmgguan Indera dan Fungsional0
• Konsultasi Persiapan Pemeriksanaan APIP Provinsi Jawa Tengah pada Evaluasi Capaian RPJMD Kabupaten Purworejo0
• Inspirasi Desa Mendak Kabupaten Madiun dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa0
• Peringatan Hari Pahlawan 0
• Desk Verifikasi Data Dasar Pembangunan Triwulan III Tahun 2020 (hari kedua)0
• Desk Verifikasi Data Dasar Pembangunan Triwulan III Tahun 2020 (hari pertama)0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

 

Pada Hari Rabu, 18 November 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purworejo di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan topik pembahasan terkait perlunya perubahan SK TKPK yang sudah ada untuk disesuaikan dengan regulasi yang baru. SK TKPK sebelumnya mengacu pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tanggal 16 Juli 2020 telah ditetapkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan diundangkan pada tanggal 21 Juli Tahun 2020. Oleh karena itu perlu untuk segera menyesuaikan susunan keanggotaan, tugas dan fungsi TKPK dengan regulasi ang baru.

---