▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Sosialisasi Implmentasi Standar Pelayanan Minimal PAUD tahun 2020
Berita Terkait
- Pembahasan Dokumen Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Hotel Berbintang0
- Webinar dengan tema “SPBE tentang Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah”0
- Workshop Deteksi Dini Ganmgguan Indera dan Fungsional0
- Inspirasi Desa Mendak Kabupaten Madiun dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa0
- Peringatan Hari Pahlawan 0
- FEDEP Kabupaten Purworejo dan BAPPEDA Selenggarakan Sayembara Logo dan Tagline untuk Membranding Kopi Purworejo0
- LOKAKARYA NASIONAL TEMU INKLUSIF “QUO VADIS PENDATAAN DISABILITAS DAN SISTEM INFORMASI PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA?”0
- Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Anak (Regional II Wilayah Jawa dan Bali) Kerjasama RI – UNICEF 2016-20200
- Kunjungan Kerja Pansus 17 DPRD Kabupaten Purworejo ke Jombang0
- Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo mengadakan Kegiatan Sosialisasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan PAUD tahun 2020 bertempat di Ruang Riptaloka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 09.00 – selesai . Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Sukmo Widi Harwanto, S.H, M.M. yang dihadiri Bappeda, Bagian Hukum, Kantor Kemnterian Agama, Korwilcambidik, Penilik PAUD dan Pengawas TK, Ketua IGTKI Kabupaten, Ketua HIMPAUDI Kabupaten, PKK Kabupaten, Kerua IGRA, Ketua IGTKI Kecamatan dan Ketua HIMPAUDI Kecamatan menghadirkan narasumber dari Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dan Praktisi Pendidikan dari Mutiara Ibu.
Dengan ditetapkanya Permendikbud no 32 tahun 2018 merupakan penguatan terhadap peraturan pemerintah tentang Standar Layanan Minimal (SPM) yang menyatakan bahwa salah satu layanan dasar di bidang pendidikan yang wajib disiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah layanan PAUD bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun.
SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan merupakan urusan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, dan berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, yaitu SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penntuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Kedua, bagi masyarakat, SPM dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.









