▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Paparan Penanganan Kumuh Skala Kawasan
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi Rencana Permohonan Hak Atas Tanah Negara Untuk Kawasan Pariwisata Jatimalang0
- Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Program Pamsimas Tahun 20190
- Rapat Koordinasi Kaji Bencana Kabupaten Purworejo0
- Rakor Pencapaian Indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak (KPLA) bagi Tim Gugus Tugas KPLA Kabupaten Purworejo.0
- Bappeda Kabupaten Purworejo ikuti Fasilitasi dari Provinsi Terkait Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 0
- Pengambilan Data Kegiatan Penyusunan Desain Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag0
- Rapat Koordinasi Tim Penyusun RKPD 20200
- RAPAT INTERNAL HASIL KONSULTASI SIMDA INTEGRATED0
- Pengambilan Data Kegiatan Penyusunan Desain Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo desa Puspo Kecamatan Bruno0
- KABUPATEN TEMANGGUNG ADAKAN PIRR 20190
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Bertempat di Ruang EPW Bappeda Kabupaten Purworejo, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, diadakan paparan penanganan Kumuh skala kawasan di Kecamatan Kutoarjo oleh Technical Management Consultant (TMC). Paparan ini merupakan tindak lanjut dari Paparan dengan Satker PKP Provinsi Jateng dan OSP-2 Jateng.
Dalam pengajuan usulan kegiatan penanganan kumuh skala kawasan harus disiapkan perencanaan dalam bentuk 3 dimensi agar dapat diketahui kira-kira bagaimana jadinya nanti. Perlu diperhatikan pula unsur-unsur pembentuk kawasan, yaitu landmark, sehingga banyak orang yang berkunjung ke lokasi tersebut. Dalam kegiatan penanganan kumuh harus dilakukan dengan totalitas, artinya semua bergerak dari atas sampai di tingkat bawah dan harus jemput bola jangan menunggu bola karena menjadi terlambat.
Beberapa catatan mengenai usulan lokasi yang tidak disetujui, di antaranya, pertama, pengusulan lokasi belum memperhatikan nilai strategis kawasan (kajian kebijakan tata ruang dan sektoral). Kedua, pengusulan lokasi belum memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi baru. Ketiga, pengusulan lokasi belum menyertakan rekomendasi teknis dari lembaga terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain terkait lahan yang clear and clean. Keempat, penataan hanya menampilkan beautification, belum sampai pada perubahan struktur ruang kampung (peremajaan), didukung misalnya melalui land consolidation untuk menata kepadatan dan ketidakteraturan bangunan.









