Musrenbang Kabupaten Purworejo dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Rencana Pembangunan Wilayah Tahun 2023 Wilayah Pengembangan Purwomanggung 0
• Persiapan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Rencana Pembangunan Wilayah Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah0
• Focus Group Discussion (FGD) dengan Stakeholder dalam rangka penyusunan RKPD Kab. Purworejo Tahun 20230
• Forum Lintas Kecamatan Kabupaten Purworejo0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO – Musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan pada Kamis, 24 Maret 2022. Acara ini merupakan serangkaian kegiatan setelah Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, serta Forum Perangkat Daerah. Seluruh stakeholder dan elemen masyarakat, Hadir secara luring maupun daring. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Purworejo, serta penyajian kesenian Sanggar Tari Prigel.

Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penutupan musrenbang hendaknya tidak hanya sekedar kegiatan seremonial saja. Forum musrenbang ini adalah sebuah wadah yang mencerminkan semangat musyawarah seluruh masyarakat di Kabupaten Purworejo. Proses perencanaan terus berlanjut dengan menyelaraskan proses-proses perencanaan dari sisi teknokratif, partisipatif, politis, bottom up, dan top down. Pada tahun 2023 akan menjadi tahun yang penting bagi Kabupaten Purworejo untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPJMD. Program dan kegiatan harus diukur capaian outcome dan impactnya kepada masyarakat. Pembangunan ini perlu ditunjang dengan sinergi dan kerja keras dari seluruh pihak untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan seperti IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Edi Wahyono,  menyampaikan Tema RKP 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang didalamnya terdapat 8 arah kebijakan yang perlu disinkronisasi dengan rencana pembangunan di daerah. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Tingkat kemiskinan ekstrim Jawa Tengah sebesar 4,40% yang merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 11,79%.  Tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jateng dan Nasional, meskipun secara absolut jumlahnya tergolong rendah.

Provinsi Jawa Tengah membutuhkan dukungan Kabupaten Purworejo dalam implementasi program kegiatan strategis yaitu:
1.    Peningkatan dan penanganan jalan pendukung akses KSPN Borobudur (melalui DAK dan PHJD) dan peningkatan jalan provinsi penghubung Wonosobo-Purworejo.
2.    Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui pembangunan terminal tipe B Kutoarjo Tahap II
3.    Memanfaatkan air dari Waduk Wadaslintang, SPAM Keburejo berkapasitas 600 liter perdetik, dan dialirkan ke Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.
4.    Trans Jateng koridor Stasiun Kutoarjo Purworejo Borobudur Kabupaten Magelang.

Selanjutnya, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Purworejo dalam kesempatannya menyampaikan Tema Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2023: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekonomi Kerakyatan. Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah pada tahun 2023 : 2.317.676.666.354,- sedangkan total usulan pada tahun 2023 : 2.512.018.631.199,-. Dengan demikian terdapat gap sebesar 194.309.008.462,- hal ini menunjukkan perlu adanya sinkronisasi dan pemrioritasan kembali kegiatan/ aktivitas  pada Perangkat Daerah.

Sesi dialog interaktif dipandu oleh Dr. Dwi Irawati, SE, M.Si., CRMP selaku moderator. Adapun penanya dari Arbaah Mintaraga (LSM Surya Mentari Semesta), Bapak Jamal (Dewan Pendidikan), serta Fredi Nurcahya (Balai PSDA Probolo) dijawab oleh Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Selanjutnya penandatanganan berita acara dilakukan oleh Kepala Bappedalitbang Kab Purworejo, Kepala BPKPAD Kab Purworejo, Perwakilan Akademisi (Agung Setiawan), Perwakilan LSM (Arbaah Mintaraga), Perwakilan Perempuan (Eli Nurul), serta Perwakilan FORKARE (Retno).

Wakil Bupati Purworejo, Ibu Hj. Yuli Hastuti, SH, pada sesi penutup menyampaikan arahan bahwa Musrenbang dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023, yang merupakan momentum penting karena memasuki tahun ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Tantangan pembangunan daerah saat ini adalah mengatasi permasalahan pembangunan yang cukup kompleks akibat pandemi Covid-19. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Purworejo untuk bangkit dan tetap fokus dalam meningkatkan kinerja pembangunan, setelah tahun lalu yang menjadi tahun tersulit dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Seluruh Perangkat Daerah harus memiliki mindset money follow program yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hilangkan program dan kegiatan yang tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat bagi rakyat, serta mengaculah pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dengan berorientasi pada pencapaian prioritas pembangunan nasional. Usulan program/kegiatan harus lebih fokus, inovatif, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan terukur. ~rwd

---