Koordinasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu

Berita Terkait

• Forum OPD Bappeda tahun 20200
• Jembatan Sejiwan Akan Membuka Akses Ring Road Timur Purworejo 0
• Jawa Tengah Akan Kejar Pertumbuhan EKonomi 7% melalui Pembangunan Infrastruktur0
• Musrenbang Kecamatan Purworejo Tahun 20200
• Musrenbang Kecamatan Ngombol Tahun 20200
• Roadshow Program PRISMA dari Australia Indonesia Partnership (AIP)0
• Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Menyelesaikan PKLnya dengan Menyusun Profil Investasi0
• Expose DED Penanganan Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Kutoarjo0
• Bappeda Selenggarakan Expose Dokumen LARAP untuk Penanganan Kumuh Skala Kawasan0
• Expose Finalisasi Desain Penanganan Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Kutoarjo0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Wakil Gubernur Jawa Tengah Bp. Taj Yasin Maemoen Zubair selaku ketua TKPKD Jawa Tengah membuka acara rakor SLRT pada Hari Rabu, 26 Februari 2020 di aula Wisma P4G Semarang. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial dan Bappeda dari 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Dalam sambutannya beliau menyampaikan beberapa permasalahan yaitu Masih banyak diantara kelompok sasaran belum menerima program perlindungan sosial secara komprehensif (PKH, KIS, KIP, BPNT, RUTILAHU, KKS, KJS, BPJS); Belum terintegrasinya sistem proggram/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
Keterbatasan layanan program perlindungan sosial, tidak maksimal dalam mendorong penurunan kemiskinan; Verifikasi belum dilaksanakan sesuai dgn kondisi sosial, ekonomi & demografi sasaran berstatus kesejahteraan rendah dan/atau sangat rendah; Belum tervalidasinya dengan baik data FM & OTM serta ketidaktepatan sasaran program sehingga terdapat exclusion error dan inclusion error; Kurangnya informasi & akses (layanan) bagi kelompok sasaran untuk memanfaatkan dan mandapatkan program perlindungan sosial yang tersedia; Belum optimalnya pemberdayaan kelompok sasaran; Keterbatasan pendanaan dalam program perlindungan sosial; Keterbatasan Rumah Tangga meng-akses layanan program lintas sosial (keterbatasan fisik, pengetahuan/informasi, jarak & ekonomi);
Dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta menghubungkannya dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik; membantu dalam penentuan siapa penerima manfaat, dimana dan diintervensi dengan apa (program perlindungan social baik pusat, prov, dan kab/kota)  harapannya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan mendukung menurunan kemiskinan.

---