Penurunan Stunting adalah program prioritas nasional untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan program percepatan penurunan . . .
Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan multisektor, tidak bisa diselesaikan hanya dari sektor lingkungan hidup, sehingga pencapaian sasaran Lingkungan Hidup harus didukung oleh semua sektor termasuk masyarakat. . . .
Kabupaten Purworejo mengikuti Kegiatan Pengukuhan TPPS dan Gerak Stunting Tingkat Provinsi pada Hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 18 – 19 Mei 2022 di Patra Semarang Hotel and Convention. Acara dibuka . . .
telah dilaksanakan Koordinasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan TPPS Kabupaten dan Ketua TPPS Kecamatan di Bappedalitbang pada tanggal 27 Mei . . .
YOGYAKARTA – Komisi IV DPRD mengagendakan Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka Sinkronisasi RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023 yang bertempat di The Alana Hotel and Conference Yogyakarta pada . . .
Pada tanggal 30-31 Mei 2022 Kabupaten Purworejo mengikuti Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Penilaian kinerja penurunan stunting merupakan proses/kegiatan . . .
MStudi tiru terkait pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Purworejo dilakukan di Kabupaten Wonosobo dan Kota Semarang pada tanggal 24 Mei dan 25 Mei 2022. Kegiatan ini sebagai langkah cepat guna mencari referensi . . .
Pada Hari Kamis 12 Mei 2022 telah diselenggarakan Kunjungan Lapangan Commissioning Test Peralatan Pendukung Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Tahap II Bantuan Pemerintah Australia di Kabupaten Purworejo. . . .
Pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 diselenggarakan Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo dengan Perangkat daerah dalam rangka Sinkronisasi RKPD Tahun 2023. Rapat dipimpin oleh P Rohman selaku perwakilan dari . . .
Kamis-Jumat 19-20 Mei 2022 diselenggarakan Rapat Komisi 3 dalam rangka Sinkronisasi RKPD Tahun 2023. Komisi 3 yang berfokus pada pendapatan dan pengelolaan keuangan menghadirkan perangkat daerah pemungut pendapatan, . . .
.jpg)
