Forum Perangkat Daerah: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

Berita Terkait

• Musrenbang Kecamatan Bagelen: Tentang Banjir, Layanan Kesehatan, Infrastruktur Jalan, dan Pembangunan SDM 0
• Musrenbang Kecamatan Purworejo Tahun 20200
• Musrenbang Kecamatan Ngombol Tahun 20200
• Forum Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang 2020 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20210
• Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah0
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 20210
• SOSIALISASI PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 20200
• Rapat Koordinasi Penyesuaian Kegiatan Ranwal Renja PD Tahun 2021 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 20190
• Bappeda Terbitkan Buku Purworejo Membangun 2016-20190
• Buku Profil Kreativitas Inovasi Masyarakat (Krenova) Kabupaten Purworejo Tahun 20190

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO – Pada Jumat, 21 Februari 2020 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah. Agenda ini terlaksana di Arahiwang, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, dengan peserta: Komisi C DPRD, KPPN Purworejo, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, BPN Purworejo, Bank Jateng, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Purworejo, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Purworejo, 25 perangkat daerah Kab. Purworejo, serta 16 kecamatan.

Rancangan Renja 2021 BPPKAD mengangkat tema "Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Transparan dan Akuntabel". Dra. Woro Widyawati, selaku Kepala BPPKAD menyampaikan sambutannya mengenai 3 isu strategis yang ada saat ini: Pengelolaan keuangan terkait dengan PP Nomor 12 tahun 2019, optimalisasi pendapatan daerah dengan mendekatkan pelayanan, serta pengamanan barang milik daerah. Ibu Woro menyampaikan, "Saat ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Purworejo hanya memiliki kontribusi 13,1% terhadap APBD."

Adapun di tahun 2021, BPPKAD memiliki 4 target: Tertib pengelolaan keuangan, optimalisasi pendapatan, pengamanan BMD, dan opini BPK WTP. Mengakhiri sambutannya, Bu Woro mengharapkan seluruh peserta yg hadir dapat ikut berkontribusi terhadap target yang telah ditetapkan, "Tidak hanya untuk BPPKAD, ini adalah target se-Kabupaten Purworejo."

Sambutan dari Bappeda diwakilkan oleh Wahyu Mustiko Aji, SE, MM, selaku Kabid Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian. Beliau menyampaikan untuk penyusunan Renja 2021 menggunakan 2 aplikasi: Simda Integrated BPKP dan SIPD Kemendagri. Hal ini tentu memberatkan perencana di masing-masing perangkat daerah, karena harus input pada dua aplikasi. "Semoga ke depannya hanya dipakai 1 aplikasi, Simda Integrated atau SIPD saja", beliau menyampaikan.

Selanjutnya, Pak Yuli dari Inspektorat menyampaikan tanggapan terhadap pemaparan yang telah disampaikan. Beliau menyinggung rendahnya persentase pelaporan APBDes. Dari 469 desa yang ada di Kabupaten Purworejo, baru 51 yang memberikan laporan. Ditanggapi, BPPKAD telah melaksanakan pendampingan semakimal mungkin. Pendampingan ini akan terus dilakukan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaporan APBDes. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) ikut menanggapi, “Sinergitas KPPN, BPPKAD, Dinpermasdes, dan Pemkab diharapkan tetap terjalin dan mamacu desa (mengenai pengelolaan dana desa)”. Di akhir agenda forum perangkat daerah, dilakukan penandatanganan berita acara. ~fid

---