FORUM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE EKS – KARESIDENAN KEDU 21 FEBRUARI 2024

By bidang_epw 29 Feb 2024, 13:39:26 WIB Bidang PPMPSDAIK

Berita Terkait

Berita Populer

FORUM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE EKS – KARESIDENAN KEDU 21 FEBRUARI 2024

Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Eks – Karesidenan Kedu dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 di Hotel Atria Magelang, dihadiri oleh unsur Bappedalitbang, DinsosdaldukKB, Dinkominfostasandi, Dinkes, Dinpppapmd, Kabag Kesra Setda, Technical Assisten dan Tim pendamping Keluarga dari 6 kabupaten/kota se -Kedu.

        Tujuan Forum Koordinasi adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah, meningkatkan komitmen & sinergitas dalam rangka penajaman intervensi Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota, melakukan penguatan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/ kota, serta memberikan penguatan terhadap TPPS Kabupaten/Kota melalui diskusi kelompok terfokus pelaksanaan konvergensi dan intervensi Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota.

        Bappeda menjadi koordinator untuk Bidang Konvergensi Pelaksanaan 8 Aksi. Adapun isu dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

  • Belum seluruh indikator memiliki DO dan sumber yang jelas sehingga menyulitkan pelaporan dan evaluasi, di level provinsi didekati dengan pemetaan kuadran, namun perlu dilakukan klarifikasi data terlebih dahulu
  • Belum dilakukan mekanisme kontrol provinsi terhadap alokasi anggaran kabupaten/kota
  • Belum ada intervensi provinsi melalui kabupaten/kecamatan untuk arahan penggunaan dana desa
  • Belum ada pedoman mekanisme monitoring dan evaluasi, selama ini dilaksanakan melalui pengawalan capaian indikator, namun belum mengevaluasi kualitas intervensi dan tata kerja lembaga yang terlibat, termasuk koordinasi TPK dengan TPPS Desa/Kelurahan
  • Belum dilakukan pendalaman hasil AKS dan perumusan rekomendasi di Tingkat Provinsi sebagai masukan untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan
  • Pengawalan Kecamatan & Kelurahan, selama ini yang mendapat pengawalan hanya desa karena punya instansi pembina, sedangkan kecamatan dan kelurahan kurang pengawalan peran