- Pengajuan Harmonisasi Raperbup RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025
- Konsultasi Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Provinsi Jawa Tengah
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
FORUM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE EKS – KARESIDENAN KEDU 21 FEBRUARI 2024
Berita Terkait
- Rakor Pemberdayaan Garam0
- Workshop Pengembangan Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)0
- PENYERAHAN SIMBOLIS BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DI 16 KECAMATAN SE- KABUPATEN PURWOREJO0
- Sosialisasi APBD dan APBN Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 20240
- FASILITASI PEMBAHASAN RAPERDA GRAND DESAIN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDBK) TAHUN 2021 - 20450
- Bimtek Verifikasi dan Validasi Data P3KE 2023 Melalui SIKSDJ V2 Modul Dt Jateng0
- Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan CBP Provinsi Jawa Tengah Tahun 20240
- Menerima Kunjungan Kerja Balitbang Kab Cirebon0
- PURWOREJO RAIH PENGHARGAAN APE TAHUN 2022 DARI KEMENTERIAN PPPA0
- DESK EVALUASI PELAPORAN DATA DAN PERCEPATAN INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM (PKE)0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Eks – Karesidenan Kedu dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 di Hotel Atria Magelang, dihadiri oleh unsur Bappedalitbang, DinsosdaldukKB, Dinkominfostasandi, Dinkes, Dinpppapmd, Kabag Kesra Setda, Technical Assisten dan Tim pendamping Keluarga dari 6 kabupaten/kota se -Kedu.
Tujuan Forum Koordinasi adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah, meningkatkan komitmen & sinergitas dalam rangka penajaman intervensi Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota, melakukan penguatan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/ kota, serta memberikan penguatan terhadap TPPS Kabupaten/Kota melalui diskusi kelompok terfokus pelaksanaan konvergensi dan intervensi Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota.
Bappeda menjadi koordinator untuk Bidang Konvergensi Pelaksanaan 8 Aksi. Adapun isu dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
- Belum seluruh indikator memiliki DO dan sumber yang jelas sehingga menyulitkan pelaporan dan evaluasi, di level provinsi didekati dengan pemetaan kuadran, namun perlu dilakukan klarifikasi data terlebih dahulu
- Belum dilakukan mekanisme kontrol provinsi terhadap alokasi anggaran kabupaten/kota
- Belum ada intervensi provinsi melalui kabupaten/kecamatan untuk arahan penggunaan dana desa
- Belum ada pedoman mekanisme monitoring dan evaluasi, selama ini dilaksanakan melalui pengawalan capaian indikator, namun belum mengevaluasi kualitas intervensi dan tata kerja lembaga yang terlibat, termasuk koordinasi TPK dengan TPPS Desa/Kelurahan
- Belum dilakukan pendalaman hasil AKS dan perumusan rekomendasi di Tingkat Provinsi sebagai masukan untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan
- Pengawalan Kecamatan & Kelurahan, selama ini yang mendapat pengawalan hanya desa karena punya instansi pembina, sedangkan kecamatan dan kelurahan kurang pengawalan peran