▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Bappeda Kabupaten Purworejo Susun Peta-Peta Tematik tentang Kemiskinan
Berita Terkait
- Pemerintah Kabupaten Purworejo Secara Bertahap Telah Berhasil Integrasikan Sistemnya dengan SIPD0
- Panitia Seleksi Direktur PDAU Memberikan Pers Conference di Pers Center Kompleks Sekretariat Daerah0
- Pemerintah Kabupaten Purworejo Bersama BPKP Pusat Kejar Tayang Implementasi SIMDa Integrated untuk Penyusunan APBD2 20200
- PAPPITEK LIPI akan Selenggarakan Workshop Pengolahan Kulit Manggis di Purworejo0
- Menindaklanjuti Penugasan Validasi dari Tim Sekretariat Kebijakan Satu Peta, BAPPEDA Selenggarakan Rakor Validasi PITTI0
- Kabupaten Purworejo Masuk Kategori Kabupaten Sangat Inovatif Dalam Indeks Inovasi Daerah (IID)0
- Kepala Bappeda Memberikan Paparan Tugas dan Fungsi BAPPEDA di Depan Anggota DPRD Baru0
- Seniman Negeri Seberang Berkumpul di Purworejo untuk Menggoreskan Keindahan Purworejo di Dalam Kanvas0
- Pemenang Penghargaan KRENOVA 2018 Telah Berhasil Mengembangkan Usaha Briket KOKAWA0
- Pemerintah Kabupaten Purworejo Segera Bentuk Panitia Seleksi Direktur PD Aneka Usaha Untuk Mengisi Jabatan Direktur yang Saat ini Kosong0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang perlu diselesaikan pemerintah Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Kabupaten Purworejo sebagai daerah yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi (11,67%) di tahun 2018, membutuhkan solusi pengentasan kemiskinan. Keragaman kehidupan, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi serta lingkungan melatarbelakangi pemerintah daerah dalam menanggapi dan menanggulangi kemiskinan. Hal ini mendukung tercapainya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera, sesuai dengan visi Kepala Daerah periode tahun 2016-2021.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah. Berbagai perencanaan program dirumuskan oleh Bappeda, salah satuanya dalam menanggulangi kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang baik dimulai dari perencanaan berkualitas, melalui pemanfaatan data yang lengkap dan akurat, seperti pada Basis Data Terpadu (BDT). Sebagai data dasar kemiskinan, BDT menjadi wadah yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat Indonesia yang status kesejahteraannya rendah. Data yang dipublikasikan Kementerian Sosial Republik Indonesia ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Berbagai variabel (individu maupun rumah tangga) BDT dapat diolah dan dianalisa. Setidaknya terdapat 9 permasalahan kemiskinan, antara lain Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), KK dengan penerangan utama listrik non PLN/ bukan listrik, sumber air minum kurang sehat, sanitasi kurang sehat, penduduk usia sekolah yang tidak sekolah/ tidak melanjutkan sekolah, penduduk usia produktif yang tidak bekerja, penduduk lansia miskin, penduduk difabel, serta penduduk yang mempunyai penyakit kronis/ menahun. Sejumlah 494 desa/ kelurahan di Kabupaten Purworejo memerlukan analisa permasalahan kemiskinan secara mendalam. Jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Purworejo ini terbilang cukup banyak sehingga memerlukan penampilan data yang representatif, yakni dengan menggunakan peta. Penampilan data dengan peta dapat mempermudah identifikasi dan analisa permasalahan kemiskinan. Penyusunan peta tematik permasalahan kemiskinan didasarkan pada kriteria-kriteria yang bersumber dari BDT. Selanjutnya, Album Peta Permasalahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo Tahun 2019 dapat diakses pada laman s.id/petakemiskinanpurworejo. /fir









