▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Bappeda Kabupaten Purworejo ikuti Rapat Koordinasi Pengusulan dan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
Berita Terkait
- Rapat Persiapan Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 75 tingkat Kabupaten Purworejo0
- Bupati Purworejo Menyerahkan Piagam Penghargaan dan Bingkisan kepada Para Pejuang Kemerdekaan dan Veteran0
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENGIKUTI WEBINAR INVEST-ASI UNTUK CEGAH STUNTING0
- Bupati Purworejo Resmikan Showroom UMKM Kabupaten Purworejo Pada Petingatan Hari UMKM Tahun 20200
- SOSIALISASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEDESAAN TAHUN 20200
- Menjual Potensi Kopi dan Pesona Wisata Purworejo Event Tahunan Kenduri Kopi Akan Digelar Kembali di Kaligesing0
- Obyek Wisata di Purworejo Mulai Bergeliat Kembali0
- LOMBA KRENOVA TAHUN 2020 KEMBALI DIGELAR0
- Desa Sedayu Loano akan Menjadi Pintu Gerbang Akses Utama Menuju Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur 0
- Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Keterangan Gambar : Rakor Pengusulan dan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional
Pada hari Kamis, 13 Agustus 2020, Bappeda Kabupaten Purworejo turut mengikuti video conference Rapat Koordinasi Pengusulan dan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Purworejo. Acara dibuka oleh Kepala BKD Nancy Megawati H dan diisi oleh Kabid Perencanaan dan Pengembangan Karir, Ifan Mochtar Latif dan Kasubbid Jabatan, Dwita Puspitasari N
Acara diikuti oleh 12 Perangkat Daerah yang memiliki PNS formasi Jabatan Fungsional yang sebelumnya telah diangkat menjadi PNS Formasi 2018. Dari data yang dipaparkan oleh Ibu Dwita Puspitasari N, jumlah usulan yang masuk sebanyak 141 usulan, selebihnya sejumlah 258 PNS belum diusulkan pengangkatan pertamanya oleh Perangkat Daerah penempatannya. Beliau juga menghimbau bagi JF yang memiliki Tim Penilai PAK di Kabupaten Purworejo untuk segera berkoordinasi dengan tim tersebut dan bagi JF yang tidak memiliki Tim Penilai PAK di Kabupaten Purworejo agar segera berkoordinasi dengan Subbid Jabatan paling lambat akhir Agustus 2020.
Bappeda Kabupaten Purworejo memiliki 6 PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Perencana. Diharapkan akhir bulan Agustus 2020 sudah dapat mengajukan usulan pengangkatan Fungsional dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Peraturan yang dijadikan dasar mengenai pengangkatan Fungsional Perencana adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. tentang Jabatan Fungsional Perencana.









