- Pembahasan Pengukuran Frasa Religius ke-5
- Kunjungan BPKP ke Purworejo atas Penyusunan RPJMD
- Pembahasan Program Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo
- Bapperida Menerima Mahasiswa Magang dari Universitas Tidar
- RUD 2025 Dorong Strategi Berbasis GIS Atasi Ketimpangan Layanan Pendidikan
- Paparan Antara Roadmap Smart City 2025 untuk Purworejo Cerdas yang Terpadu dan Kontekstual
- RUD 2025 Bahas Strategi Penguatan BUMD untuk Dorong Pariwisata Purworejo
- Persiapan Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
- Pembahasan Indikator Indeks Religius Daerah Tahun 2025-2029
- Pansus DPRD tentang Ranperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dalam rangka Perbaikan Layanan Pendidikan melalui Sinkronisasi SPM Pendidikan ke Dokumen Perencanaan
Berita Terkait
- PENDAMPINGAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DALAM GDPK 5 PILAR0
- PAPARAN PROGRES KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS)0
- RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM BANGGA KENCANA (PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA) PROVINSI JAWA TENGAH0
- RAPAT KOORDINASI TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)0
- Rapat Koordinasi Daerah Tahap I Badan Akreditasi Nasional PDM Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 20240
- Sosialisasi Desain Penyusunan RKA Tingkat Kecamatan di Kecamatan Purworejo0
- SOSIALISASI ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) KECAMATAN PURWOREJO0
- SOSIALISASI PROGRAM ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DI KECAMATAN LOANO0
- SOSIALISASI PROGRAM ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DI KECAMATAN KUTOARJO0
- SOSIALISASI PROGRAM ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DI KECAMATAN BAGELEN0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka perbaikan mutu dan layanan pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang pendidikan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Perbaikan Layanan Pendidikan melalui Sinkronisasi SPM
Pendidikan ke Dokumen Perencanaan Daerah) Regional Solo. Bappedalitbang bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hadir pada acara tersebut di Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo, Hari Kamis s.d. Sabtu, Tanggal 16 s.d. 18 Mei 2024.
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menyamakan derap langkah dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan. Beberapa hal yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut adalah seperti apa peningkatan kualitas layanan pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan melalui perencanaan berbasis data, pentingnya peningkatan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di daerah, dan bagaimana melakukan peningkatan kualitas layanan pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan melalui peningkatan capaian SPM.
Terdapat empat ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan, yang selaras dengan rapor pendidikan, yaitu :
1. Pembelajaran yang berpusat pada murid.
2. Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi.
3. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan.
4. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan.
Hal yang harus dipastikan dalam proses pengawalan SPM Pendidikan ke dalam dokumen perencanaan adalah Dinas Pendidikan maupun Bappeda memastikan SPM Pendidikan secara eksplisit tercantum di dalam RPJMD maupun Renstra OPD, memastikan adanya kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga proses berjalan dengan lancar, selain itu semua pihak bertanggung jawab untuk memastikan SPM Pendidikan masuk ke dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan hingga tahap penetapan.