Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Gedung kelurahan

Berita Terkait

• Sidang I TKPSDA Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Yogyakarta0
• Rapat Koordinasi Kaji Bencana Kabupaten Purworejo0
• Rakor Pencapaian Indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak (KPLA) bagi Tim Gugus Tugas KPLA Kabupaten Purworejo.0
• Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) angkatan IX.0
• Rapat Koordinasi dalam rangka Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Kabupaten Purworejo Tahun 2019.0
• Bappeda Kabupaten Purworejo ikuti Fasilitasi dari Provinsi Terkait Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 0
• Pengambilan Data Kegiatan Penyusunan Desain Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag0
• Rapat Koordinasi Tim Penyusun RKPD 20200
• RAPAT INTERNAL HASIL KONSULTASI SIMDA INTEGRATED0
• Pengambilan Data Kegiatan Penyusunan Desain Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo desa Puspo Kecamatan Bruno0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, bertempat di Ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, diadakan rapat koordinasi perencanaan Pembangunan Gedung Kelurahan. Di dalam renja Dinas PUPR tahun 2020, DPUPR telah mengusulkan pembangunan 10 (sepuluh) gedung kantor kelurahan dengan pagu dana sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar), yang terdiri dari Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kledung Kradenan, Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Bandung, Kelurahan Bayem, Kelurahan Cangkrep Kidul, Kelurahan Cangkrep Lor, Kelurahan Lugosobo, Kelurahan Kledung Karangdalem dan Kelurahan Sindurjan. Namun karena adanya keterbatasan dana, 5 (lima) kelurahan akhirnya dimasukkan ke dalam long list Renja DPUPR Tahun 2020.

Dasar pemilihan 5 (lima) kelurahan prioritas yang akan didanai terlebih dahulu berdasarkan analisis tingkat kerusakan kondisi bangunan. Adapun 5 (lima) kelurahan yang menjadi prioritas yaitu Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kledung Kradenan, Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Bandung dan Kelurahan Bayem. TKedungsari, Kelurahan Kledung Kradenan, dan Kelurahan Bayem, status tanahanya sudah clean and clear. Sedangkan 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Tambakrejo dan Kelurahan Bayem masih terkendala dalam permasalahan lahan.

Penyelesaian permasalahan lahan di Kelurahan Tambakrejo sedang dalam proses pengalihan Hak Atas Tanah (HAT), karena tanah di kelurahan Tambak merupakan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas perorangan. Proses yang sedang berjalan saat ini sudah sampai di BPPKAD. Diperkirakan akhir bulan Desember sertifikat tanah sudah keluar.

Sedangkan permasalahan lahan di Kelurahan Bandung yaitu akses masuk ke lokasi melewati lahan milik orang lain, sehingga dalam menentukan fasade bangunan cukup membingungkan. Sebelum ditindak lebih lanjuti, perlu mediasi dengan pemilik tanah mengenai penggunaan tanah untuk akses jalan tersebut. Serta data-data seperti luas lahan, gambar situasi juga diperlukan untuk penyusunan konsep bangunan kelurahan nantinya. Lahan ini sebenarnya sudah dihibahkan oleh pemiliknya untuk dijadikan kantor kelurahan, namun belum ada keterangan legalitasnya. Untuk proses legalitas diperlukan persetujuan hitam di atas putih dengan pihak pemilik lahan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari.

---