Program Pengembangan KSPN Borobudur Kembali Dilanjutkan
Kemenko Kemaritiman dan Investasi Selenggarakan Rakor Membahas Dukungan Infrastruktur Jalan Badan Otorita Borobudur

Berita Terkait

• Bappeda Kabupaten Purworejo mengikuti Critical Voice Point ( Forum Komunikasi Dengar Aspirasi Publik) Periode Bulan Juli 20200
• Direktorat Penertiban Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Rapat Pelaksanaan Kegiatan Operasionalisasi PPNS di Daerah 0
• Mantabkan analisis DTKS Pengesahan Bulan Januari 2020 untuk Perencanaan Prioritas penanggulangan Kemiskinan 20210
• Pembahasan AMDAL dan LARAP Kawasan Strategis Nasional Yogyakarta International Airport0
• Sistem Resi Gudang di Kutoarjo akan Dikelola oleh Perusda Aneka Usaha0
• Pokja AMPL Kabupaten Purworejo Selenggarakan Sosialisasi Program PAMSIMAS III Tahun 20210
• Perusda Aneka Usaha Akan Kelola Showroom UMKM di Kompleks Rumdin KODIM 07080
• Pasar Ikonik Diharapkan Tumbuh di Kabupaten Purworejo sebagai Pengembangan Pasar Daerah0
• Kementerian ATR/BPN Undang Pemerintah Kabupaten Purworejo Untuk Pembahasan Pra Loket Persetujuan Substansi RTRW melalui Media Vidcon0
• BAPPEDA KAB. PURWOREJO MENGIKUTI WEBINAR “PENAJAMAN PENDIDIKAN VOKASI DAN KOMPTENESI GURU SMK DI JATENG, MENUJU SDM UNGGUL DAN BERDAYA SAING” SUB-TEMA 3: PENAJAMAN UJI KOMPETENSI0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Keterangan Gambar : Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air

Dampak pandemi yang masih terus berlangsung di Indonesia menyebabkan proses pelaksanaan investasi di menjadi terhambat. Sampai dengan awal tahun 2020 ini pembahasan sudah melangkah sampai tukar menukar kawasan hutan. Namun selama pandemi proses seakan terhenti dan baru dilaksanakan pembahasan kembali setelah masa kenormalan baru ini. Pembahasan dalam rapat koordinasi kali ini mengenai dukungan infrastruktur menuju Badan Otorita Borobudur, dipimpin oleh Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air Kementerian Kemaritiman dan Investasi bertempat di Harper Malioboro Yogyakarta tanggal 29 Juli 2020.

Dalam Peraturan Presiden 79/2019 tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN KENDAL - SEMARANG - SALATIGA - DEMAK - GROBOGAN, KAWASAN PURWOREJO - WONOSOBO - MAGELANG - TEMANGGUNG, DAN KAWASAN BREBES - TEGAL - PEMALANG disebutkan rencana penyediaan infratruktur prioritas untuk mendukung KSPN Borobudur dari Yogyakarta International Airport adalah:
1. Jalan Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu-Pagerharjo (Batas DIY) menghubungkan Jalan Provinsi, Lokasi BOB dan Batas Provinsi DIY;

2. Jalan akses ke zona otoritatif Borobudur dari Purworejo yaitu Benowo, Bener atau Sedayu, Loano, menghubungkan jalan Kabupaten menuju zona otoritatif;

3. Jalan Banyuasin-Tridadi-Pucungroto-Batas DIY menjadi akses alternatif dari BOB menuju jalan Bedah Menoreh;

4. Ringroad Timur Purworejo, mengubungkan jalan nasional dengan jalan provinsi melalui jalan kabupaten bagelen-cangkrep-sejiwan; 

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penyiapan infrastruktur tersebut mempunyai tugas untuk menyiapkan readiness criteria antara lain pembebasan lahan. Sedangkan untuk kebutuhan pembangunan fisik nantinya akan didanai dengan APBN dan kebutuhan pendanaanya akan dhimpun oleh Balai Pembangunan Jalan Nasional. /awn

---